Abstrak

Penelitian ini akan memberikan hasil yang objektif dalam pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemerintahan terkait masalah kebijakan.
Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan jejaring berdasarkan
dialektika antar aktor karena penting untuk menjelaskan posisi aktor secara singkat
dan mendasar.

Penulis ingin melihat kinerja suatu kebijakan tidak serta merta hanya
berdasarkan posisi aktor, sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Namun perlu
mempertimbangkan dialektikal aktor dari bawah ke atas karena terdapat struktur
dan entitas yang terbentuk melampau batas masalah yang formal. Perlu input
tambahan sebagai feedback dari kebijakan mulai dari fungsionalitas organisasi dan
kelembagaan, interaksi aktor, dan pengaruh politik yang mempertahankan kinerja
kebijakan tersebut agar stagnan atau jalan ditempat. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dialektikal pada struktur dan agen
yang perlu dioptimalkan karena terdapat hambatan dari sisi struktur pelabuhan selat
lampa yakni struktur SKPT itu sendiri yang masih berbentuk Unit pelaksana teknis,
kemudian struktur dan agen yang terpisah dari SKPT pengelolaannya yakni
Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum.Perindo) sehingga tidak
terintegrasi pemasaran hasil perikanan, selanjutnya pemerintah Kabupaten Natuna
dan Provinsi Kepulauan Riau juga tidak membentuk kelompok kerja sesuai amant
dari kebijakan yang telah ditetapkan. Melihat pada konteks jejaring kebijakan,
terdapat sebuah patron client antara nelayan dan pengusaha besar (tauke), lemahnya
pengawasan pemerintah dan kurangnya koordinasi antar lembaga.

Pada akhirnya outcome jejaring kebijakan ini mengakibatkan kekalahan
nelayan lokal dalam bersaing mulai dari alat tangkap dan kapal yang digunakan,
selanjutnya lemahnya pasar yang membuat manajemen rantai pasok perikanan
cukup rentan akibat infrastruktur yang kurang dan kuatnya para tauke dalam
memonopili pasar, kemudian kelembagaan SKPT yang tidak terintegrasi dan masih
terdapat kelemahan koordinasi serta belum adanya lembaga yang memiliki
kewenangan sesuai kebijakan SKPT membuat fungsionalisasi SKPT tidak berjalan
sesuai dengan yang diharapkan.