JEJARING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MARITIM PADA SEKTOR PERIKANAN: Studi tentang Jejaring dalam Implementasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kabupaten Natuna Tahun 2020

Penelitian ini akan memberikan hasil yang objektif dalam pengembangan <br /> ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemerintahan terkait masalah kebijakan.<br /> Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan jejaring berdasarkan <br /> dialektika antar aktor karena penting untuk menjelaskan posisi aktor secara singkat <br /> dan mendasar.<br /> <br /> Penulis ingin melihat kinerja suatu kebijakan tidak serta merta hanya <br /> berdasarkan posisi aktor, sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Namun perlu <br /> mempertimbangkan dialektikal aktor dari bawah ke atas karena terdapat struktur <br /> dan entitas yang terbentuk melampau batas masalah yang formal. Perlu input <br /> tambahan sebagai feedback dari kebijakan mulai dari fungsionalitas organisasi dan <br /> kelembagaan, interaksi aktor, dan pengaruh politik yang mempertahankan kinerja <br /> kebijakan tersebut agar stagnan atau jalan ditempat. Metode yang digunakan dalam <br /> penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. <br /> <br /> Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dialektikal pada struktur dan agen <br /> yang perlu dioptimalkan karena terdapat hambatan dari sisi struktur pelabuhan selat <br /> lampa yakni struktur SKPT itu sendiri yang masih berbentuk Unit pelaksana teknis, <br /> kemudian struktur dan agen yang terpisah dari SKPT pengelolaannya yakni <br /> Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum.Perindo) sehingga tidak <br /> terintegrasi pemasaran hasil perikanan, selanjutnya pemerintah Kabupaten Natuna <br /> dan Provinsi Kepulauan Riau juga tidak membentuk kelompok kerja sesuai amant <br /> dari kebijakan yang telah ditetapkan. Melihat pada konteks jejaring kebijakan, <br /> terdapat sebuah patron client antara nelayan dan pengusaha besar (tauke), lemahnya <br /> pengawasan pemerintah dan kurangnya koordinasi antar lembaga. <br /> <br /> Pada akhirnya outcome jejaring kebijakan ini mengakibatkan kekalahan <br /> nelayan lokal dalam bersaing mulai dari alat tangkap dan kapal yang digunakan, <br /> selanjutnya lemahnya pasar yang membuat manajemen rantai pasok perikanan <br /> cukup rentan akibat infrastruktur yang kurang dan kuatnya para tauke dalam <br /> memonopili pasar, kemudian kelembagaan SKPT yang tidak terintegrasi dan masih <br /> terdapat kelemahan koordinasi serta belum adanya lembaga yang memiliki <br /> kewenangan sesuai kebijakan SKPT membuat fungsionalisasi SKPT tidak berjalan <br /> sesuai dengan yang diharapkan.

Indonesia

Jejaring Kebijakan, Maritim, Perikanan, Kinerja Kebijakan, SKPT

Sun Sep 03 2023 00:24:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

true

Belum Ada Data