Abstrak

Rumah merupakan suatu kebutuhan primer sehingga menjadi bidang usaha yang digemari oleh pelaku usaha. Pada pembangunan perumahan terjadi kerjasama antara beberapa pelaku usaha yang membutuhkan suatu perjanjian misalnya perjanjian bagi hasil. Pelaku usaha terkadang memilih membuat perjanjian bagi hasil secara lisan dan kemudian ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pihak yang dirugikan dalam perjanjian bagi hasil yang dibuat secara lisan antara pemilik lahan dan pengembang Perumahan Bukit Pramuka di Bandar Lampung serta penyelesaian sengketa yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian bagi hasil pembangunan Perumahan Bukit Pramuka di Bandar Lampung.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik berdasarkan hukum positif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan ditunjang wawancara dengan salah satu pihak terkait yaitu Tuan X selaku pihak pengembang, dan data selanjutnya dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum pihak yang dirugikan dalam perjanjian bagi hasil yang dibuat secara lisan antara pemilik lahan dan pengembang Perumahan Bukit Pramuka di Bandar Lampung melindungi PT Dasawarsa dan haknya dalam perjanjian bagi hasil dari kesewenangan, serta hak PT Dasawarsa untuk membuat perjanjian sesuai kehendak selagi tidak bertentangan dengan undang-undang, dan juga melindungi dari kelemahan perjanjian lisan sebagai alat bukti di pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan adalah pengajuan gugatan wanprestasi oleh PT Dasawarsa ke Pengadilan Negeri Lampung untuk menuntut pemenuhan perikatan serta ganti rugi, dimana PT Dasawarsa harus mengajukan alat bukti yang sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdata untuk menguatkan dalilnya dan memenangkan perkara dari pembelaan Tuan X.