TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERUBAHAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Sebagai kepala pemerintahan tertinggi, harkat dan martabat Presiden<br /> dihormati dan dilindungi oleh Negara. Namun realitanya menunjukan bahwa<br /> kasus yang menunjukkan serangan terhadap kehormatan Presiden masih<br /> sering ditemui. Dalam perkembangannya KUHP mengalami pembaruan dalam<br /> bentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, dimana legislator merumuskan<br /> tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden sebagai delik aduan yang<br /> secara spesifik diatur dalam Pasal 220 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk<br /> mengetahui mengapa Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 mengatur tindak<br /> pidana penyerangan kehormatan Presiden sebagai delik aduan, serta<br /> bagaimana penafsiran dan batasan unsur kepentingan umum pada Pasal 218<br /> Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam konteks penyerangan<br /> kehormatan Presiden.<br /> Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode<br /> pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang<br /> terdapat dalam peraturan-peraturan, literature, dan tulisan ilmiah yang<br /> berkaitan dengan objek penelitian. Spesifikasi penelitian dilakukan secara<br /> deskriptif analitis, yaitu melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh<br /> berdasarkan kenyataan. Analisis data dilakukan dengan berpedoman pada<br /> data-data kepustakaan untuk mendapatkan kesimpulan.<br /> Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa rekriminalisasi tindak<br /> pidana penyerangan kehormatan Presiden sebagai delik aduan pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dimaksudkan untuk memberikan<br /> sanksi pidana lebih kuat dan efektif terhadap pelaku penyerangan kehormatan<br /> Presiden. Kemudian, unsur kepentingan umum pada Pasal 218 ayat (2) UU<br /> No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan jaminan bahwa tindakan yang<br /> dilakukan untuk kepentingan umum tidak akan dianggap sebagai tindakan<br /> yang menyerang kehormatan diikuti dengan memperhatikan bahwa kritik yang<br /> diungkapkan harus bersifat konstruktif.

Indonesia

Penyerangan, Kehormatan, Presiden, Delik Aduan

Thu Aug 31 2023 13:47:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

true

Belum Ada Data