Abstrak

Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki masyarakatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upayanya adalah melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakatnya. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Undang – Undang tersebut mengatur kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS DJP) sebagai penyidik tindak pidana perpajakan. Kewenangan ini memiliki berbagai kekurangan, seperti ketergantungan terhadap fungsi Kepolisian sebagai koordinator, pengawas, dan pembina yang menyebabkan kesalahan dan kekeliruan dalam teknis penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan/atau pemberkasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dikaitkan dengan peran dan fungsi POLRI dan kendala serta upaya memaksimalkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan dikaitkan dengan fungsi Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Kepolisian Republik Indonesia. Spesifikasi penelitian mengacu kepada cara deskriptif analitis yang memusatkan terhadap masalah yang terjadi apa adanya dalam masyarakat. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pokok kajian norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, yang dikaji melalui tahapan sistematika hukum dan sinkronisasi peraturan-perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan menghimpun data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan kunci kepada narasumber. Lokasi penelitian berpusat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak I Jawa Barat, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak I Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Metode Analisis data menggunakan Yuridis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan secara khusus dalam penyidikan, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan penunjang lembaga negara lain. Perlunya mengadakan inovasi sebagai upaya pemaksimalan kewenangan melalui kerja sama antar lembaga penegak hukum serta penyelarasan paradigma antar lembaga penegak hukum.