TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN JEMBER DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Kurang efektifnya penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun non perizinan di Kabupaten Jember mengakibatkan terhambatnya akses bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan sebuah pelayanan hingga terbit suatu kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. Kebijakan ini mewajibkan segala pelayanan baik perizinan maupun non perizinan dilaksanakan secara terpadu dan melalui media online agar dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan sebaik mungkin. Adanya Online Single Submission sebagai basis pelayanan melalui media online masih belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Belum ada koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga kebijakan tersebut masih dianggap kurang efektif untuk diberlakukan. <br /> Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu beserta implementasi peraturan daerah yang mengatur mengenai hal tersebut. Hasil penelitian dijelaskan secara deskriptif analitis yakni dengan memberikan gambaran tentang sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam kaitannya dengan adanya Online Single Submission sebagai wadah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu tersebut.<br /> Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi terhadap pelayanan terpadu satu pintu melalui sistem Online Single Submission yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena berbagai hambatan yang dialami oleh instansi-instansi pelaksana dan juga masyarakat yaitu masalah koordinasi beserta sarana prasarana yang belum memadai. Pada akhirnya, pengaturan penyelenggaraan pelayanan masih belum bisa efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan platform yang ada beserta pemerintah yang masih gagap teknologi dan kurangnya sosialisasi mengenai Online Single Submission, padahal hal ini sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran implementasi ketentuan tersebut. <br />

Indonesia

OSS, Pelayanan, Pemerintahan

Mon Aug 21 2023 15:18:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

false

Belum Ada Data