Abstrak

Dalam suatu kebijakan, meskipun kebijakan tersebut telah dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas oleh para perumusnya, tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut akan serta merta dapat diimplementasikan secara efektif. Pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan telah menetapkan kerangka aksi dan menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan Air Asam Tambang (AAT). Untuk membuat implementasi kebijakan pengelolaan AAT lebih efektif, semua aktor yang terlibat diharapkan memiliki visi yang sama dan bekerja sama dalam mengurangi dampak lingkungan yang berbahaya dari generasi AAT. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pengelolaan AAT di perusahaan pertambangan batubara swasta di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia. Penelitian ini menggunakan Contextual Interaction Theory, Governance Assessment Tool, dan Teori Efektivitas Implementasi Kebijakan sebagai landasan teori. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed-method) dengan penekanan pada analisis kuantitatif dari data dan seluruh informasi yang dikumpulkan. Data primer untuk penelitian ini diperoleh melalui survei dan wawancara semi terstruktur secara mendalam dengan manajemen dan staf perusahaan swasta pertambangan batubara, instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan lokal, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan akademisi. Data sekunder diperoleh dari reviu terhadap literatur tentang pengelolaan AAT dan implementasi kebijakan, dokumen perusahaan, laporan perusahaan tentang pengelolaan AAT, laporan pemantauan dari dinas/badan lingkungan setempat, dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa jenis interaksi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan AAT adalah “kerjasama”. Namun, kondisi tata kelola sebagian besar bernilai restriktif, dan tingkat efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan AAT hanya pada level cukup efektif. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa untuk meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan AAT adalah dengan melakukan praktik pertambangan berkelanjutan, tata kelola yang kolaboratif, penegakan kebijakan yang kuat, serta rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut pada bidang kebijakan lainnya di sektor pertambangan.