KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF GREEN POLITICS (Studi Kasus Komunikasi Kebijakan dan Partisipasi Stakeholder Dalam Penanganan Sampah di Kota Bandung)

Dhini Ardianti, NPM. 210130190015. Disertasi, 2023. Komunikasi Lingkungan Dalam Perspektif Greenpolitics: Studi Kasus Komunikasi Kebijakan dan Partisipasi Stakeholder Dalam Penanganan Sampah di Kota Bandung. Tim Promotor: Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos.,SH.,M.Si., Dr. Iriana Bakti, M.Si., Dr. Henny Sri Mulyani R, M.Si.<br /> <br /> Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mengkaji penanganan sampah sebagai isu strategis Kota Bandung, proses komunikasi dalam perumusan kebijakan, dan implementasi kebijakan penanganan sampah, serta partisipasi stakeholder dalam penanganan sampah di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian ini adalah unsur Pemerintah (Eksekutif/Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, PD. Kebersihan Kota Bandung, Bapelitbang Kota Bandung, legislator (Komisi C DPRD Kota Bandung), dan non-pemerintah (Forum Bandung Juara Bebas Sampah/BJBS yang terdiri dari pegiat persampahan, akademisi, pelaku usaha), media, serta tokoh masyarakat/kader di Kawasan Bebas Sampah Kota Bandung. Informan ditentukan secara purposif berdasarkan peran dan partisipasinya dalam penanganan sampah. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, serta keikutsertaan peneliti dalam beberapa kegiatan penanganan sampah di Kota Bandung. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi hasil penelitian sebelumnya, studi literatur, serta data dan dokumen pendukung lainnya.<br /> <br /> Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan dalam perspektif greenpolitics dalam penelitian ini tidak berjalan sebagaimana mestinya (gagal). Peneliti berpandangan bahwa perspektif green politics mengacu pada gerakan politik persampahan terjadi hanya pada tataran infrastruktur politik saja, gerakan akar rumput-lah yang menginisiasi pendampingan penanganan sampah di komunitas masyarakat kewilayahan. Sementara pemerintah sebagai suprastruktur politik cenderung responsif, menunggu dan menyerap aspirasi dari gerakan politik para pegiat lingkungan yang concern dengan masalah sampah Kota Bandung. Pada saat implementasi kebijakan persampahan Kota Bandung, proses komunikasi yang terjadi pun tidak dilakukan secara kolaboratif antara stakeholder terkait, termasuk media massa di dalamnya, padahal memiliki fungsi kontrol sosial dan raising awareness. Hal inilah yang menyebabkan gagalnya proses komunikasi implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Bandung. Kolaborasi stakeholder pada tataran suprastruktur politik menjadi wacana semata ketika pada akhirnya tidak sejalan dengan gerakan akar rumput pada kelompok-kelompok komunitas pegiat lingkungan yang lebih masif langsung menjalankan aksi penanganan sampah di kewilayahan yang mereka garap. Komunikasi lintas sektor antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik masih terbatas pada lip service, tidak terlihat dalam aksi nyata secara berkelanjutan.

Indonesia

Komunikasi Lingkungan, Green Politics, Komunikasi Kebijakan, Partisipasi Stakeholder, Sampah

Fri Aug 18 2023 12:36:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

true

Belum Ada Data