ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO. 400/PDT/2019/PT SBY DIKAITKAN DENGAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN U

Perjanjian Baku merupakan suatu perjanjian yang klausul-klausul di<br /> dalamnya ditentukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya tidak memiliki<br /> peluang untuk melakukan tawar menawar. Dengan demikian, diperlukan suatu<br /> kajian terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas<br /> konsensualisme pada pelaksanaan perjanjian baku guna melindungi<br /> kepentingan konsumen. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui<br /> pertimbangan hakim dalam putusan No. 400/PDT/2019/PT SBY dikaitkan<br /> dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak dalam<br /> pelaksanaan perjanjian baku serta memahami pertimbangan serta putusan<br /> hakim dalam perkara No. 400/PDT/2019/PT SBY yang mengenyampingkan<br /> unsur–unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang menjadi dasar<br /> gugatan dalam perkara a-quo dihubungkan dengan Kitab Undang–Undang<br /> Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen.<br /> Penelitian dilakukan dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis<br /> dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan mengkaji studi dokumen,<br /> peraturan – peraturan, norma – norma, dan peraturan perundang – undangan<br /> terkait topik yang menjadi objek permasalahan yang merupakan bagian dari data<br /> sekunder. Permasalahan yang menjadi objek penelitian selanjutnya dianalisis<br /> secara yuridis kualitatif.<br /> Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Pertama, Pertimbangan<br /> hakim dalam putusan No. 400/PDT/2019/PT SBY adalah pertimbangan yang<br /> tidak tepat karena tidak terdapat pertimbangan yang secara khusus menelaah<br /> hakikat esensi dari asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak antara<br /> para pihak dalam pelaksanaan suatu perjanjian baku untuk mendukung putusan<br /> hakim yang menyatakan kemufakatan para pihak di dalam perjanjian. Kedua,<br /> pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara No. 400/PDT/2019/PT SBY<br /> adalah tidak sejalan dengan objek dan dasar gugatan karena di dalamnya tidak<br /> terdapat pertimbangan terhadap unsur – unsur perbuatan melawan hukum itu<br /> sendiri, padahal jelas dalam hukum acara perdata bahwa hal – hal yang<br /> dimintakan para pihak harus dituangkan dalam putusan yang sesuai dengan<br /> tuntutan dan disertai alasan yang cukup.

Indonesia

Perjanjian Baku, Perjanjian, Asas Konsesualisme, Asas Kebebasan Berkontrak

Wed Aug 30 2023 14:54:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

true

Belum Ada Data