Abstrak

Perjanjian Baku merupakan suatu perjanjian yang klausul-klausul di
dalamnya ditentukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya tidak memiliki
peluang untuk melakukan tawar menawar. Dengan demikian, diperlukan suatu
kajian terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas
konsensualisme pada pelaksanaan perjanjian baku guna melindungi
kepentingan konsumen. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui
pertimbangan hakim dalam putusan No. 400/PDT/2019/PT SBY dikaitkan
dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak dalam
pelaksanaan perjanjian baku serta memahami pertimbangan serta putusan
hakim dalam perkara No. 400/PDT/2019/PT SBY yang mengenyampingkan
unsur–unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang menjadi dasar
gugatan dalam perkara a-quo dihubungkan dengan Kitab Undang–Undang
Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen.
Penelitian dilakukan dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis
dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan mengkaji studi dokumen,
peraturan – peraturan, norma – norma, dan peraturan perundang – undangan
terkait topik yang menjadi objek permasalahan yang merupakan bagian dari data
sekunder. Permasalahan yang menjadi objek penelitian selanjutnya dianalisis
secara yuridis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Pertama, Pertimbangan
hakim dalam putusan No. 400/PDT/2019/PT SBY adalah pertimbangan yang
tidak tepat karena tidak terdapat pertimbangan yang secara khusus menelaah
hakikat esensi dari asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak antara
para pihak dalam pelaksanaan suatu perjanjian baku untuk mendukung putusan
hakim yang menyatakan kemufakatan para pihak di dalam perjanjian. Kedua,
pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara No. 400/PDT/2019/PT SBY
adalah tidak sejalan dengan objek dan dasar gugatan karena di dalamnya tidak
terdapat pertimbangan terhadap unsur – unsur perbuatan melawan hukum itu
sendiri, padahal jelas dalam hukum acara perdata bahwa hal – hal yang
dimintakan para pihak harus dituangkan dalam putusan yang sesuai dengan
tuntutan dan disertai alasan yang cukup.