Abstrak

Sebagai sebuah profesi yang sangat berisiko, Anak Buah Kapal (ABK) menikmati perlindungan yang diberikan oleh Hukum Internasional. Akan tetapi, penutupan serta pembatasan akses masuk ke pelabuhan yang terjadi selama masa Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi ABK, seingkali hak-hak mereka tidak terpenuhi akibat kebijakan restriktif tersebut, yang bahkan dalam beberapa kasus, mengakibatkan kematian ABK itu sendiri. Tentunya hal itu menimbulkan pertanyaan tersendiri, mengingat ABK sebagai manusia pada hakikatnya memiliki hak untuk dilindungi kehidupannya (hak hidup). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah kebijakan penutupan dan pembatasan pelabuhan yang terjadi, sejalan dengan kewajiban untuk melindungi hak hidup ABK. Selain itu, penelitian ini juga membahas upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hak hidup yang lebih baik bagi ABK di masa depan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menekankan pada pendekatan peraturan perundang- undangan, peraturan internasional, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, serta informasi yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan working paper.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa kebijakan penutupan pelabuhan secara total dapat melanggar kewajiban negara untuk melindungi hak hidup ABK. Dalam praktiknya ditemukan juga bahwa negara seringkali tidak menjalankan kewajiban-kewajiban untuk melindungi hak hidup ABK. Selain itu, MLC 2006 sebagai konvensi utama yang menjamin hak-hak ABK belum dapat memberikan perlindungan yang memadai saat terjadinya pandemi Covid-19, oleh karenanya perlu dilakukan amandemen terhadap beberapa ketentuannya sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik.