CONSTITUTIONAL DISMEMBERMENT: STUDI TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Ide perubahan Pasal 33 UUD 1945 muncul dengan euforia untuk mengubah keseluruhan substansinya yang dianggap menjadi sumber krisis ekonomi tahun 1997. Di saat yang bersamaan, terdapat anggapan bahwa perubahan Pasal 33 UUD 1945 cenderung reaksioner dan gagal melihat bahwa fakta bahwa krisis ekonomi terjadi diakibatkan politik ekonomi neo-liberal yang berlangsung pada masa Orde Baru. Perubahan ini berusaha merombak substansi yang jauh berbeda dengan rumusan aslinya, padahal sebuah amandemen idealnya berwujud penyesuaian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan konstitusi. Perubahan Pasal 33 UUD 1945 menghasilkan dua ayat baru yang memuat beberapa prinsip perekonomian baru. Prinsip-prinsip baru ini dinilai bertentangan dengan spirit asli di dalam Pasal 33. Pertentangan ini akhirnya sering kali menimbulkan kerancuan dalam pemaknaan dan implementasi Pasal 33 UUD 1945. Kondisi ketika terdapat upaya sadar untuk menghilangkan nilai esensial dari sebuah konstitusi yang telah dirumuskan sebelumnya tanpa memutus kontinuitas hukumnya disebut sebagai “constitutional dismemberment”. <br /> <br /> Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian perubahan Pasal 33 UUD 1945 dengan nilai esensial di dalam Pasal 33 UUD 1945 berdasarkan doktrin constitutional dismemberment. Oleh karena itu untuk menengok dinamika yang terjadi pada undang-undang yang beririsan dengan Pasal 33 UUD 1945, praktik Pengujian Undang-Undang di MK dapat menjadi sebuah indikator untuk menemukan pengaruh perubahan Pasal 33 UUD 1945 terhadap penafsiran Pasal 33 UUD 1945 pasca amandemen. <br /> <br /> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama. Data tersebut kemudian diulas secara deskriptif dengan analisis yang bersifat kualitatif. Identifikasi masalah pertama yang akan menganalisis perubahan Pasal 33 dalam kacamata doktrin constitutional dismemberment dengan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan historis. Identifikasi masalah kedua yang berkaitan dengan praktik penafsiran Pasal 33 UUD 1945 oleh MK menggunakan pendekatan kasus.<br /> Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi merupakan nilai esensial yang dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mencerminkan aspirasi kolektif bangsa Indonesia dan membedakan sistem perekonomian Indonesia dari sistem perekonomian lainnya. Perubahan UUD 1945 telah mengganti identitas Pasal 33 UUD 1945 melalui amandemen formal tanpa merusak kontinuitas UUD 1945. Sehingga perubahan ini dapat dikategorikan constitutional dismemberment. Selanjutnya, berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan MK, Penulis menyimpulkan bahwa meski terdapat beberapa inkonsistensi penafsiran, namun MK cenderung menguatkan kembali original intent pembentukan Pasal 33 dan mengembalikan nilai esensial Pasal 33 UUD 1945.<br />

Indonesia

Pasal 33 UUD 1945, Perubahan Konstitusi, Constitutional Dismemberment, Penafsiran Konstitusi

Fri Aug 25 2023 10:18:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

true

Belum Ada Data