Abstrak

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan penting dalam pemerintahan maupun sektor swasta yang dapat membantu mewujudkan pembangunan suatu negara. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang efisien dan transparan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas, akuntabiltas dan keberlanjutan pemerintahan. Agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah membentuk APIP sebagai instansi pemerintah yang bertugas mengelola dan mengawasi proses pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan peranan APIP dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini juga akan menjelaskan tentang pentingnya peranan APIP sebagai badan yang mengintegrasikan proses pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap laporan.
Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang berupa data sekunder yang juga didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya kekurangan dalam perangkat atau peraturan yang mengatur secara terperinci bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh APIP terhadap proses pengadaan barang/jasa serta memberikan solusi atau langkah korektif untuk APIP sebagai pengawas dalam proses Pengadaan Barang/Jasa agar menjadi lebih baik lagi.