# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":subject" => "'+\"Tindak Pidana Korupsi\"'" ]
Skripsi Program Studi : Akuntansi Kelulusan : Juni 2015
TANGGAL ENTRY : 08/05/2015
TANGGAL ENTRY : 03/11/2016
TANGGAL ENTRY : 23/06/2004
TANGGAL ENTRY : 01/02/2016
TANGGAL ENTRY : 05/07/2011
TANGGAL ENTRY : 12/10/2010
TANGGAL ENTRY :
TANGGAL ENTRY : 07/12/2009
TANGGAL ENTRY : 22/05/2011
TANGGAL ENTRY : 14/04/2011
TANGGAL ENTRY : 26/04/1993
TANGGAL ENTRY : 24/05/2011
TANGGAL ENTRY : 11/03/2015
TANGGAL ENTRY :
03-919 TANGGAL ENTRY : 15/01/2005
TANGGAL ENTRY : 05/07/2011
TANGGAL ENTRY : 21/01/2012
TANGGAL ENTRY : 21/07/2005
007891 TANGGAL ENTRY : 02/02/2005
TANGGAL ENTRY : 21/01/2012
TANGGAL ENTRY : 14/04/2011
TANGGAL ENTRY : 15/11/2016
Komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
PT Angkasa Pura Logistik merupakan badan hukum yang bergerak di beberapa bidang, yang mana salah satunya adalah sebagai Regulated Agent dan Operator Terminal Kargo dalam penanganan kargo dan pos di beberapa Bandara, termasuk Bandar Udara Internasional Sultan Hasanudd in. D a lam pelayanan jasa tersebut, P erusahaan ini diduga meduduki Posisi Monopol…
Seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, haruslah tetap diperhatikan hak-hak nya sebagai Warga Negara. Salah satu hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana adalah mendapat kepastian hukum yang adil, hal tersebut tercantum pada pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi, penyidik haruslah berpedoman te…
Perlindungan benda budaya in - situ dan intra - nasional semakin terancam oleh adanya pasar gelap internasional yang memicu terjadinya impor, ekspor dan penggalian ilegal benda budaya antar Negara asal dan Negara penerima. Meskipun sudah terdapat perhubungan hukum domestik dan internasional yang dirancang untuk menghentikan tindakan impor dan ekspor benda budaya , p…
EKSISTENSI PENERAP AN KETENTUAN PASAL 52 KUHP SEBAGAI ALASAN PEMBERATAN PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Y ANG DILAKUKAN OLEH HAKIM SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM Abstrak Pennasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah Pertama, Bagaimana eksistensi penerapan ketentuan Pasal 52 KUHP sebagai alasan pemberatan pidana terhadap Hakim yang melakuk…
TANGGAL ENTRY : 06/07/2011
TANGGAL ENTRY : 06/07/2011
Dandan Riza Wardhana merupakan Kepala Dinas dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota Bandung. Beliau ditangkap atas tuduhan melakukan pungutan liar oleh Tim Saber Pungli Kota Bandung yang menduga telah terjadi tindak pidana korupsi oleh terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Dandan Riza Wardhana ini merupakan be…
Demonstrasi adalah bentuk dari Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UUD 1945 dan UU No 9 Tahun 1998 juga membatasi hal tersebut guna melindungi hak dan kepentingan orang lain,serta untuk mewujudkan suatu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang bebas d…
Korupsi adalah tindak pidana yang sangat meresahkan dan menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu praktek dalam penyelenggaraan negara yang mengindikasikan adanya aspek tindak pidana korupsi di dalamnya adalah sektor penerimaan negara bukan pajak. Seperti kasus yang terjadi pada Puskesmas di Kabupaten X dimana PNBP yang seharusnya langsung disetorkan ke kas negara tetapi t…
Perbuatan pemanfaatan spektrum frekuensi radio 2,1 GHz milik PT. Indosat selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi yang dilakukan oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) selaku penyelenggara jasa telekomunikasi, dinilai oleh majelis hakim sebagai tindak pidana korupsi. Padahal perbuatan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi serta peraturan pelaksa…