Hukum Perjanjian Internasional; kajian teori dan praktik indonesia

Publish Year

Cetakan ke- 2, Febru

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8650-28-1

Collation

x, 238 h, 24 cm

Series Title

-

Call Number

341.3 Agu H.1

Hukum Organisasi Internasional

Publish Year

2014

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-29-4298-9

Collation

xiv, 258 h, 21 cm

Series Title

-

Call Number

341.2 Yul H.1

Hukum Internasional Kontemporer

Publish Year

2016

Edition

Kedua, Februari 2016

ISBN/ISSN

979-3304-53-7

Collation

xvi, 275 h, 24 cm

Series Title

-

Call Number

-

PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA TANAH KESULTANAN KASEPUHAN …

Keberadaan tanah sebagai sumber kehidupan yang semakin hari semakin berkurang, berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat akan tanah yang semakin meningkat dapat menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah yang menyebabkan status tanah menjadi status quo yang berarti tanah tersebut sedang berada dalam sengketa sehingga kepastian hukum atas siapa yang berwenang atas tanah tersebut belum…

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMEGANG HAK EIGENDOM VERPONDING AT…

Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi sengketa dalam kepemilikan hak atas tanah. Demikian pula dalam permasalahan yang menyangkut status kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Ir. H Juanda (Dago) No. 166 Bandung ini baik pihak ahli waris Raden Moelya Wiranata Koesoemah maupun ahli waris dari Ikin Sodikin merasa bahwa tindakan yang dilakukannya terhadap k…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERUSAHAAN PADAT KARYA INDUSTRI TEKSTIL …

Ketenagakerjaan merupakan salah satu hak dasar pekerja sebagai seorang warga negara Republik Indonesia. Hak dasar tersebut diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat dihindari dan tidak perlu dilakukan j…

PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK JUAL BELI TANAH SENGKETA DITINJAU DARI UNDANG…

Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi: Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum berdasarkan asas adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanper…

TINJAUAN HUKUM MENGENAI TANAH ADAT “TITISARA” YANG DITUKAR GULING UNTUK …

Tanah merupakan salah satu hal yang sangat berperan penting dalam setiap kegiatan pembangunan, kebutuhan pemenuhan manusia akan tanah semakin bertambah. Tanah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi manusia, masyarakat dan negara bahwa setiap keperluan akan tanah memerlukan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, maupun pemanf…