# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":subject" => "'+\"Informasi Publik\"'" ]
TANGGAL ENTRY : 21/01/2012
TANGGAL ENTRY : 21/01/2012
TANGGAL ENTRY : 21/01/2012
TANGGAL ENTRY : 16/03/2004
West Nutshell Series TANGGAL ENTRY : 09/02/2011
TANGGAL ENTRY :
Dalam merespon diberlakukannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (UU KIP) di tahun 2010, KPU RI mengeluarkan Peraturan KPU NO.23 Tahun 2010 (PKPU 23/2010) dan mencantumkan agenda KIP didalam Reneana Strategis KPU 2010-2014. Meski KPURI sudah mengeluarkan kebijakan tersebut namun dalam pengimplementasiannya belum optimal. Terkait hal itu, Indonesian Parliamentary…
Penelitian ini didasari oleh adanya penurunan peringkat keterbukaan informasi publik di Universitas Padjadjaran dalam pelaksanaan keterbukaannya di portal Universitas Padjadjaran. Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana k…
Wacana transparansi dan akuntabilitas publik sudah sangat meluas di kalangan para penyelenggara negara, namun tidak untuk praktiknya. sungguh masih menjadi hal yang sangat mewah bagi rakyat negeri ini untuk memperoleh pertanggungjawaban yang transparan atas pengelolaan keuangan negara dari pihak - pihak yang dipercaya untuk mengelolanya. untuk memperoleh file pertanggungjawaban penggunaan dana …
Penelitian ini didasari oleh permasalahan organisasi pemerintah di tingkat daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui mekanisme diseminasi dan pemberian akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan menemukan konsep baru berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini beranjak dari proposisi "Pelaksanaan …
Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memerintahkan dan mewajibkan agar badan-badan publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sehingga dapat diakses secara luas oleh publik. Pemerintah dan pemerintah daerah termasuk salah satu badan publik yang terkena kewajiban tersebut, Merespon Undang-undang tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Bara…