# /var/www/slims9/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:685^ "Engine ⚙️ : Idoalit\SlimsEnterprise\LibraryManagement\UlimsSearchEngine"
^ "SQL ⚒️"
^ array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.node, sb.node_id, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.publish_year, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 50 offset 0" ]
^ "Bind Value ⚒️"
^ array:1 [ ":subject" => "'+\"Amandemen\"'" ]
TANGGAL ENTRY : 12/10/2010
31.176 TANGGAL ENTRY : 02/03/2006
31.176 TANGGAL ENTRY : 21/01/2012
31.176 TANGGAL ENTRY : 20/10/2011
TANGGAL ENTRY : 04/05/2006
TANGGAL ENTRY : 20/10/2011
TANGGAL ENTRY : 13/04/2014
TANGGAL ENTRY : 15/10/2012
TANGGAL ENTRY : 10/04/2015
Perpus Banda TANGGAL ENTRY : 14/10/2016
TANGGAL ENTRY : 07/02/2011
TANGGAL ENTRY : 04/10/2008
TANGGAL ENTRY : 19/04/2011
VI/Ungu TANGGAL ENTRY : 15/04/2011
TANGGAL ENTRY : 15/03/2001
TANGGAL ENTRY : 21/01/2012
TANGGAL ENTRY : 24/07/1990
TANGGAL ENTRY : 21/01/2012
TANGGAL ENTRY : 21/01/2012
31.176 TANGGAL ENTRY : 21/01/2012
TANGGAL ENTRY : 10/02/2011
TANGGAL ENTRY : 21/01/2012
TANGGAL ENTRY : 16/03/2011
TANGGAL ENTRY : 25/02/2016
TANGGAL ENTRY : 01/06/2011
TANGGAL ENTRY : 04/08/2004
TANGGAL ENTRY :
TANGGAL ENTRY : 16/02/2011
VI/Ungu TANGGAL ENTRY : 15/04/2011
TANGGAL ENTRY : 15/03/2001
Permasalahan yang kerap timbul dalam dunia kepabeanan seperti penyelundupan antarpulau menimbulkan urgensi dilakukannya perubahan terhadap undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.Amandemen ini memeberikan kewenangan kepada Ditjen bea dan cukai untuk mengawasi perdagangan antarpulau.
Salah satu problematika judicial review adalah seringkali dijumpai adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan konstitusi. Sayangnya, dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung mengenai Perkara Hak Uji Materiil (HUM ), tidak ditemukan penggunaan kajian tafsir UUD 1945 dalam pertimbangannya.
Salah satu problematika judicial review adalah seringkali dijumpai adanya peretntangan antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan konstitusi. Sayangnya, dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung mengenai perkara Hak Uji Materiil (HUM), tidak ditemukan penggunaan kajian tafsir UUD 1945 dalam pertimbangannya. Walupun dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung UUD bukan merupakan b…