Text
PENGA WASAN POLITIK DEW AN PERWAKILAN RAKY AT ·DAERAH TERHADAP IMPLEMENT ASI PERATURAN DAERAH PADA ERA REFORMASI (STUDI KASUS PENGA W ASAN DPRD PROVINSI JAMBI TERHADAP IMPLEMENT AS I PERDA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG APBD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015) THE POLITICAL OVERSIGHT OF LOCAL HOUSE OF REPRESENTATIVE (DPRD) TOWARD IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION IN THE REFORM ERA (CASE STUDY THE OVERSIGHT OF LOCAL HOUSE OF REPRESENTATIVE (DPRD) TOWARD IMPLEMENTATION REGIONAL GOVERNMENT BUDGET (APBD) JAMBI PROVINCE YEAR OF 2015).
Penelitian ini di dasarkan atas permasalahan yang terjadi yaitu terjadinya
penyimpangan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu faktor yang
menjadi penyebab terjadinya penyimpangan adalah lemahnya pengawasan DPRD
di dalam pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dengan menggunkan metode kualitatif dengan maksud mencari tahu
penyebab terjadinya penyimpangan penyelenggara pemerintahan daerah dan
model pengawasan yang digunakan oleh DPRD dalam proses pengawasan. Data
dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, observasi dan
wawancara secara mendalam dengan sejumlah informan yang terdiri dari
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Media dan LSM yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa DPRD telah melaksanakan
pengawasan sesuai dengan fungsinya, namun pelaksanan pengawasan tersebut
hanya dalam tataran normatif dan formalitas semata, tanpa adanya penggunaan
model pengawasan yang tepat, sehingga pengawasan DPRD tidak berjalan dengan
baik serta berdampak pada penyimpangan dalam pelaksanaan APBD.
Pada akhimya temuan dalam penelitian diharapkan memberi kontribusi
dalam pengembangan bidang kajian ilmu pemerintahan yaitu tentang konsep
pengawasan legislatif DPRD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, pola hubungan yang harmonis dan seimbang juga harus didukung
oleh sebuah model pengawasan yang tepat, serta memiliki aturan baku yang dapat
menjadi pedoman pengawasan oleh DPRD dalam menjalankan fungsinya.
No copy data
No other version available