Text
KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBN (DANA DESA) DI INDONESIA MASA REFORMASI 1999-2015 (Studi tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Alokasi APBN/Dana Desa
PermasaJahan pokok penelitian ini adalah perubahan kebijakan pendapatan
desa yang bersumber dari alokasi APBN (Dana Desa) pada masa Reformasi
(1999-2015) teJah berimplikasi pada adanya perubahan mendasar pada APBN dan
berbagai persoalan terkait aspek regulasi (pengaturan) maupun impJementasinya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa perubahan kebijakan pendapatan
desa yang bersumber dari alokasi APBN (Dana Desa) pada masa Reformasi
(1999-2015) terjadi.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis
penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi
dan wawancara semi terstuktur, teknik analisis data melalui teknik analisis isi dan
teknik analisis interaktif, dan validitas data melalui strategi triangulasi dengan
sumber data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendapatan
desa yang bersurnber dari alokasi APBN pada masa Re form as i (1999-2015)
terjadi pada tingkat perubahan ketiga (perubahan paradigma kebijakan) dari rezim
pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Presiden Megawati Soekarno Putri
melalui konsep banruan pemerintah dari APBN dengan asas desentralisasi dan
keanekaragaman ke rezirn pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dengan konsep alokasi 10% dari APBN dengan asas rekognisi dan subsidiaritas.
Alasan perubahan kebijakan terse but antara lain karena adanya: (I) perubahan ide
dan kepentingan dari rezim pemerintahan yang berkuasa, (2) peran lembaga
pemerintah yaitu Kementrian Dalam Negeri dan DPR sebagai arena instrumen
kebijakan, (3) peran individu yaitu Menteri Dalam Negeri, Ketua Panitia Khusus
RUU Desa, Ketua Panitia Kerja RUU Desa, dan para staf ahli dari Iuar DPR
sebagai agen utama perubahan kebijakan dan (4) waktu (periode) kejadian mulai
dari masa awal reformasi (tahun 1999) hingga tahun 2014 sebagai elemen kunci
proses perubahan kebijakan.
No copy data
No other version available