Text
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Kasus kebakaran hutan merupakan sa1ah satu masalah serius di sektor kehutanan yang
. saat ini belum bisa terselesaikan, karena Undang-Undang yang mengatur kejahatan
. terdapat kelemahan, mulai dari sisi sanksi sampai para aparat keamanan sehingga
pada lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan masih bebasnya para pelaku
aksinya untuk menjarah hutan. Karena itu perlu penegakan hukum kebakaran
dilihat dari perspektif hukum pidana, dan merumuskan upaya pencegahan dan
angan dalam tindak pidana kebakaran hutan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu
di peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan penegakan hukum,
litian ini lebih menitik-beratkan kepada penelitian kepustakaan. Data yang telah
leh tersebut dikaji dan dianalisis yang diperoleh dari literatur maupun sumber lain,
. dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi
atau kepustakaandan studi lapangan.
Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan : KaS1.1S kebakaran hutan
penegakan hukumnya tidak hanya melalui sarana penal ini dimaksudkan agar di
upaya penegakan hukum tersebut bisa diketahui mengenai kejadian y,ang
ya dan siapa pelaku yang sebenarnya, malca diharapkan bisa mencapai rasa
dan kepastian hukum, khusus dampak dari kebakaran hutan dan 1ahan yang tidak
Pendekatan VU Tipikor dapat dijadikan sebagai pilihan baru untuIc dapat menjerat
pembakaran hutan dan 1ahan. DU Tipikor bertujuan melindungi kepentingan negara
arti dipulihkannya kerugian keuangan negara, sementara DU Kehutanan, VU
unan dan DU PPLH melindungi pemanfaatan dan keberadaan hutan dan lahan secara
. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran dan kerusakan hutan dapat
mela1ui: kebijakan pengendalian yang di1aksanakan oleh pihak pemerintah,
perkebunan dan masyarakat, Upaya pencegahan bertujuan untuk mengurangi
No copy data
No other version available