Text

Koordinasi Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan (PIPPK) di Kota Bandung

---

Tesis ini akan rnembahas mengenai Koordinai Perangkat Daerah (PD)
dalam Pelaksanaan Program lnovasi Pembangunan dan Pemberdayaan
Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung (Studi Kasus Pada Keeamatan Bandung
Wetan). Koordinasi memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan PIPPK yang
melibatkan banyak pihak lintas organisasi, sebagai penyambung informasi
maupun untuk menyamakan presepsi dalam meneapai tujuan program yang
diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmanakoordinasi
Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK) dilakukan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi yang
dikemukakan oleh Bouekaert, Peters dan Verhoest yang terbagi menjadi 5
indikator, yaitu Dasar Interaksi, Tujuan, Pedoman, Pengendalian dan Evaluasi,
Peran Pemerintah dan Sum bet Daya yang Dibutuhkan dengan pendekatan
mekanisme jaringan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi
kasus dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui
observasi dan wawaneara mendalam.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa koordinasi yang
dilakukan seeara dasar interaksi dan tujuan tim pengarah PIPPK tingkat kota
dengan tim pengarahPIPPK tingkat kecamatan be1um terjalin secara sinergis dan
intensitasnyapun terbilang sedikit dalam menggelar rapat maupun forum khusus
dalam membahas kegiatan PIPPK, sehingga tujuan koordinasi tidak tereapai. Hal
ini berdampak pada adanya penyimpangan pembangunan kantor linmas di
Kelurahan Cihapit menggunakan dana PIPPK yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung dan tumpang tindih kewenangan dalam
pelaksanaan PIPPK. SeearaPedoman, Pengendalian dan evaluasi telah tertuang
dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 20] 5 tentang Pelaksanaan
PIPPK, namun dari pelaksanaan koordinasinya belum berjalan dengan efektif.
Kontribusi dari peran Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung koordinasi
pelaksanaan PIPPK belum dirasakan seeara maksimal oleh aparatur kewilayahan,
sehingga upaya dalam meningkatkan manajemen jaringan koordinasi antar tim
pengarah perlu dilakukan, seperti halnya membuat sistem jaringan in form asi
pelayanan terpadu bagi tim pengarah P]PPK dan juga dapat digunakan oleh
masyarakat. Sumber daya yang dibutuhkan dalam koordinasi pelaksanaan PIPPK
di Keeamatan Bandung Wetan masih begitu minim, baik dari segi kuantitas
maupun kualitas aparatumya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan
saran bahwa tim pengarah PIPPK Pemerintah Kota Bandung perlu membuat
sistem informasi pelayanan terpadu yang dapat digunakan sebagai wadah
berkoordinasi antar tim pengarah PIPPK dan dapat digunakan masyarakat sebagai
sarana pengaduan maupun penyampaian aspirasi mengenai PIPPK.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

351.598 243 2 Rad k/R.17.172.7

Publisher

Bandung : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad., 2017

Collation

xiii, 145 hlm. ; ill. ; 29,5 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

351.598 243 2

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

Reference

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment