Text

Peran kerjasama sipil militer dalam mengantisipasi pelanggaran wilayah udara Indonesia

---

Tesis ini membahas peran kerjasama sipil militer dalam mengantisipasi
pelanggaran wilayah udara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan deskriptif analitis. Adanya perbedaan kepentingan antara
institusi sipil dan militer dimana institusi sipil lebih berorientasi terhadap bisnis
transportasi udara yang berdampak terhadap perekonomian global, sedangkan
institusi militer lebih mengedepankan kepentingan negara sesuai tugas pokoknya
yaitu menjaga kedaulatan negara di wilayah udara nasional. Dalam kerangka
keamanan nasional seharusnya kedua kepentingan terse but dapat bersinergi dalam
rangka mencapai kepentingan nasional yang lebih besar. N amun kenyataannya,
kepentingan sipil dan militer dalam ruang udara seringkali berbenturan, sehingga
berdampak terhadap kemampuan sistem pertahanan udara nasional. Dalam
kerangka inilah diperlukan pemberdayaan kapasitas nasional yang berkaitan
dengan system penerbangan sipil nasional beserta infrastruktumya agar dapat
terintegrasi dengan system pertahanan udara yang dikelola oleh TNI. Pada
perkembangannya, dalam beberapa tahun terakhir telah ada kemajuan kerjasama
sipil militer dalam pengelolaan pertahanan udara melalui mekanisme penyatuan
data radar sipil dan militer serta mekanisme perizinan pesawat yang melintasi
ruang udara nasional. N amun demikian landasan hukum dan mekanisme
kerjasama yang dilakukan masih bersifat parsial sesuai dengan kepentingan
masing-masing institusi sehingga kerjasama tersebut masih membutuhkan payung
hukum yang lebih mengikat terkait komitmen dan action dari hasil perjanjian
tersebut. Indonesia telah melakukan kerjasama sipil-militer dalam pengelolaan
pertahanan udara nasional yang melibatkan beberapa institusi sipil dan militer.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa kerjasama sipil militer dalam mengantisipasi
pelanggaran wilayah udara nasional telah dilaksanakan dengan kondisi kebijakan
yang belum menyentuh aspek pengelolaan ruang udara secara utuh , kebijakan
nasional yang masih terlalu umum dan kurangnya singkronisasi antar kebijakan
dan ketidakselarasan kebijakan dan implementasinya. Sedangkan aspek pola
kerjasama kondisinya masih parsial, tidak integrative dan bersifat bottom up serta
kondisi sumber daya yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan kondisi
tersebut, perlu diupayakan percepatan pengesahan Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

358.459 8 Efr p/R.17.189.16

Publisher

Bandung : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad., 2017

Collation

xiii, 99 hlm. ; il. ; 29 cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

358.459 8

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

Reference

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment