Text

PELAKSANAAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF JARINGAN (Studi tentang Jaringan Antar Organisasi dalam Penyediaan Informasi Anggaran melalui Website Pemerintah Provinsi Jambi 2016)

---

Belum terlaksananya transparansi pemerintahan secara berkualitas masih
menjadi pennasalahan di Indonesia. Pemerintah dipandang belum transparan
meskipun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan keterbukaan infonnasi, salah
satunya aksi transparansi anggaran daerah melalui website resmi masing-masing
Pemda, tennasuk Pemerintah Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan
perspektif jaringan yang membahas beberapa aspek penting yaitu: komposisi
aktor, pola jaringan, dan faktor penentu efektifitas jaringan.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan unit analisis seluruh
organisasi yang terlibat dalam penyediaan infonnasi laporan anggaran melalui
website www.jambiprov.go.id. Penentuan infonnan dilakukan secara berantai
dengan metode snowball dimana pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara mendalam, pengamatan pasif, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi aktor terdiri dari sepuluh
organisasi yang terlibat dalam konteks Aksi Transparansi Pengelolaan Anggaran
Daerah (TP AD) berdasarkan Intruksi Presiden. Komposisi aktor jaringan bersifat
homogen yang seluruhnya berasal dari unsur pemerintah. Pola jaringan yang
terbentuk adalah pola Network Administrative Organization (NAO) dengan corak
birokratis yang menguat sehingga cenderung tertutup, berorientasi ke dalam
disertai sentralitas yang tinggi. Adapun faktor pendukung bekerjanya jaringan
yaitu visi bersama yang sudah jelas secara legal formal. Sementara faktor
penghambat jaringan yaitu institusionalisasi jaringan yang terancam berhenti
karena aksi TP AD sudah dihapuskan. Faktor penataan jaringan masih
mengandalkan regulasi dan instruksi sehingga terkesan kaku, kurang responsif
dan tidak partisipatif. Selain itu juga belum ada desain insentif yang memadai
sehingga pelaksanaannya terjebak pada rutinitas administratif.

Tipologi jaringan intra-pemerintah sebagaimana temuan penelitian ini,
hanya akan menyajikan transparansi setengah hati karena tidak efektif bagi
kualitas pelaksanaan transparansi pemerintahan. Strategi manajemen jaringan
menjadi penting dilakukan untuk mentransfonnasi jaringan ke pola yang lebih
kolaboratif antar stakeholder.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

351 Ahm p/R.17.280.2

Publisher

Bandung : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad., 2017

Collation

xv, 215 hlm. ; il. ; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

351

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

Reference

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment