Text
Kelangkaan dalam keberlimpahan : perspektif ekologi politik (studi kasus pemenfaatan mata air di Kabupaten Sukabumi)
Kelangkaan dalam keberlimpahan air merupakan fenomena paradoks yang umum
terjadi di negara berkembang. Dalam hal ini, kelangkaan yang dimaksud adalah
sebuah kondisi yang relatif karena fenomena tersebut muncul akibat terjadinya
ketidaksetaraan akses terhadap mata air. Penelaahan rnengenai ketidaksetaraan
akses dalam penelitian ini difokuskan pada kondisi perbedaan akses terhadap mata
air antara masyarakat dan swasta. Masyarakat merupakan pihak yang rnengalami
kesulitan akses terhadap mata air, sedangkan pihak swasta dalam lokasi yang
sama mampu memperoleh manfaat bahkan mampu memberikan keuntungan
perusahaan. Penelitian ini menggunakan perspektif ekologi politik untuk
memperoleh faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksetaraan akses terhadap
mata air. Ekologi politik menyakini bahwa segala bentuk perubahan lingkungan
yang menimbulkan konflik sosial bukan hanya disebabkan oleh faktor fisik tetapi
disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Metoda campuran
digunakan dalam penelitian ini dengan memasukan data kuantitatif ke dalam data
kualitatif. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi
penyebab terjadinya ketidaksetaraan akses adalah intervensi dari pemodal
terhadap kebijakan terkait pemanfaatan air; kolaborasi negara dan swasta atas
penentuan alokasi pemanfaatan mata air; rendahnya partisipasi masyarakat dalam
menentukan pola distribusi dan alokasi mata air; dan penempatan modal sebagai
penentu akses terhadap perolehan air dalam mekanisme pasar. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, maka altematif solusinya adalah melakukan sinergitas
pengelola sumber air di seluruh tingkatan dan melakukan rasionalisasi terhadap
besaran nilai air baku yang selama ini terlalu rendah, penerbitan aturan teknis
yang selaras dengan dengan aturan pokok (UUD) dan diimplementasikan secara
utuh dan merata, melakukan valuasi ekonomi lingkungan atas eksploitasi yang
terjadi dalam satu siklus tertutup dan memperhitungkan dampak sosial yang akan
timbul atas berlakunya sebuah kebijakan. Dengan demikian, diharapkan
terciptanya harmonisasi pembangunan melalui terciptanya keseimbangan ekologi,
sosial dan ekonomi sehingga pemanfaat air memperoleh kesetaraan akses danjuga
terwujudnya kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
No copy data
No other version available