Text
Dinamika kepentingan politik pada Televisi Republik Indonesia
Runtuhnya pemerintahan Orde • Baru pada tahun 1998 telah menandai
munculnya era Reformasi dalam kehidupan politik di Indonesia. Iklim kebebasan
tumbuh memasuki berbagai sektor kehidupan dimana salah satunya adalah
televisi. Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan
Pemerintah No.13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI menjadi '
landasan bagi TV RI untuk mengemban tugasnya sebagai Lembaga Penyiaran
Publik TVRI. Status baru TVRI ini mengamanatkan kepada TVRI untuk menjadi
Lembaga Penyiaran Publik yang independen, mandiri, imparsial, dan kredibel.
Tetapi dalam perjalanannya hingga saat ini, TVRI belum bisa menjalankan fungsi
ideal tersebut. TVRI sering dilanda konflik-konflik internal yang menghabiskan
energi, disamping itu TVRI juga tidak jarang mengalami intervensi dari pihak
pihak di luar TVRI yang memanfaatkannya, baik untuk kepentingan pribadi
maupun kelompoknya.
Penelitian ini bertujuan untuk 1.) menggambarkan sejarah dinamika pada
TVRI sejak menjadi Lembaga Penyiaran Publik; 2.) mendeskripsikan konstelasi
politik pada era TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik; 3.) mengidentifikasi
agent yang terlibat dalam proses dinamika kepentingan politik; 4.)
mendeskripsikan dinamika interaksi agen dan struktur dalam kepentingan politik
di LPP TVRI; 5.) menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya
dinamika politik di LPP TVRI dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data
pada penelitian ini dikumpulkan dengan mewawancarai stakeholder TVRI dan
mengamati pernyataan mereka di media massa, disamping itu, dilakukan studi
dokumen dan studi literatur untuk mernperkaya hasil penelitian.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dinamika yang terjadi di TVRI
disebabkan oleh faktor legal dan kultural, konstelasi politik yang berkembang
pada masa transformasi dan pembentukan LPP TVRI ditandai dengan perubahan
iklim politik yang menggeser pendulum kekuasaan dari eksekutif ke legilatif,
agen yang teridentifikasi adalah Anggota Komisi I DPR RI, Pemerintah, KPI,
Manajemen TVRI yang terdiri dari Dewas dan Direksi, dan masyarakat yang
diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), interaksi yang antara agent
dan structure berlangsung dinarnis tetapi interaksi antar agent terjadi lebih
dinamis lagi karena perebutan pengaruh itu berlangsung tidak seimbang karena
adanya perbedaan status politik, dan terakhir masuknya orang-orang partai politik
ke dalam jajaran komisaris dandireksi telah menyebabkan lemahnya TVRI dalam
menjalankan fungsi-fungsi idealnya.
No copy data
No other version available