Text
MODEL PENGELOLAAN MEDIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ORANG ( HUMAN TRAFFICKING ) DI PROPINSI JAWA BARAT
Tinggi angka human trafficking dari propinsi Jawa Barat membuat lembaga-lembaga yang berwenang menyusun berbagai progarm dalam rangka penghapusan kejahatan tersebut. pemerintah-pemerintah daerah membentuk kelompok kerja berupa Gugus Tugas Anti Human trafficking , yang melibatkan berbagi unsur organisasi perangkat daerah (OPD) , lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi .
No copy data
No other version available