Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada perencanaan pembangunan dalam perspektif plitical ecology (studi kasus: implementasi KLHS dalam konteks penyusunan RPJMD Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017)

---

IMPLEMENTASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
P ADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF
POLITICAL ECOLOGY

(Studi Kasus: Implementasi I(LHS dalam Konteks Penyusunan RPJMD Pemerintah
Kota Cimahi Tahun 2012-2017)

ABSTRAK

Diwajibkannya KLHS dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 ke dalam
penyusunan dan/atau evaluasi RPJMD guna mewujudkan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, melalui upaya pengendalian
dengan mengintegrasikannya hasil rekomendasi berupa rumusan mitigasi dan
altematif KRP ke dalam RPJMD. Pada tataran pelaksanaan pengintegrasiannya
temyata sangat kontes diantara banyak kepentingan dan kekuasaan politik di
daerah. Penelitian ini dilakukan di Kota Cimahi dengan tujuan untuk mengetahui
bagaimana pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam penyusunan RP JMD
Kota Cimahi Tahun 2012-2017 dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, politik,
sosial, serta hubungan kekuasaan di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji beberapa indikator
diantaranya mekanisme kelembagaan penyusunan dan pengintegrasian,
mekanisme akses, dan mekanisme sosial-politik. Dimana data diperoleh dengan
melakukan pengamatan, wawancara, dan penelusuran dokumenJinternet untuk
kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil analisis
tahap kualitatif kemudian digunakan sebagai acuan untuk melakukan analisis
deskriptif. Penelitian ini menggunakan perspektif political ecology sebagai
kerangka kerja dan panduan dalam penafsiran hasil analisis.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengintegrasian rekomendasi KLHS ke
dalam RPJMD Kota Cimahi dipengaruhi oleh serangkaian mekanisme
kelembagaan, akses, dan sosial-politik yang berimplikasi pada kewenangan.
Praktik pelaksanaan penyusunan KLHS Kota Cimahi yang tidak sesuai dengan
Permendagri No. 67 Tahun 2012 serta kurangnya kapasitas tim penyusun
menjadikan hasil substansi rekomendasi KLHS bias. Pengintegrasian rekomendasi
KLHS ke dalam RPJMD Kota Cimahi masih belum dapat menjangkau KRP
pembangunan dalam hal keterkaitan antar wilayah (lintas pemda tetangga) dan
keseimbangan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Keterkaitan KLHS dan
RPJMD tidak hanya memberikan bagaimana suatu perumusan kebijakan
dirumuskan namun juga, faktor-faktor dimensi politik dan kekuasaan yang
bersumber dari otonomi daerah memberikan dominasi terhadap pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan di Kota Cimahi

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

333.72 May i/R.25.182

Publisher

Bandung : Magister Ilmu Lingkungan., 2014

Collation

xiv,;130 hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

333.72 May i

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment