Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Sosial Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (studi pada 33 Provinsi di Indonesia tahun 2007-2011)
Permasalahan utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan di
Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa alokasi pengeluaran
pemerintah untuk program kemiskinan belum mampu menurunkan tingkat
kemiskinan yang maksimal. Faktanya, pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun
2009 adalah sebesar 14,15%, pencapaian ini masih jauh dari target yang
diharapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu sebesar
8,2%. Masih tingginya penduduk miskin di wilayah Indonesia juga disebabkan
terbatasnya akses terhadap layanan dasar (basic need approach) atau (lack of
capabilities) terutama akses akan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan
infrastruktur.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empirik pengaruh
pengeluaran pemerintah bidang sosial dan infrastruktur terhadap tingkat
kemiskinan (studi pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2007-2011). Data yang
digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti
Badan Pusat Statistik dan Dijen Perimbangan Keuangan. Estimasi model
penelitian dilakukan dengan pendekatan panel data fixed effect method dengan
software STATA.l1.
Hasil estimasi model penelitian studi pada 33 provinsi di Indonesia,
menunjukkan bahwa health expenditure (HEP), education expenditure (EEP) dan
social protection expenditure (SSEP) dan pertumbuhan ekonomi (GDP)
berkorelasi negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat
pengangguran (Unem) berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat
kemiskinan. Infrastructure expenditure (lEP) berkorelasi positif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengeluaran
pemerintah yang pro poor khususnya terkait dengan bidang sosial dan
infrastruktur masih harus ditingkatkan dan mendapat perhatian penuh dari
pemerintah di masing-masing provinsi dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat miskin khususnya sehingga bisa memperbaiki tingkat kemiskinan.
Peran pertumbuhan ekonomi harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat
secara merata serta harus mampu mendorong sektor-sektor ekonomi untuk
menciptakan lapangan pekerjaan yang diperlukan masyarakat sehingga dapat
mengatasi masalah pengangguran yang akan berimplikasi pada perbaikan tingkat
kemiskinan.
No copy data
No other version available