Evaluasi Kebijakan IzinMendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogo

---

Evaluasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor

Meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya kegiatan pembangunan
pada suatu daerah mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya
kualitas lingkungan pada daerah tersebut. Untuk menjaga kualitas lingkungan
pada daerah tersebut perlu adanya kontrol dan pengendalian untuk pembangunan
di wilayah tersebut. Salah satu Kontrol dan pengendalian pembangunan di
Kabupaten Bogor dilakukan melalui kebijakan izin mendirikan bangunan, dimana
setiap mendirikan bangunan dan atau bangunan yang berdiri di wilayah
Kabupaten Bogor, baik perorangan maupun badan wajib memiliki Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor. Evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan sudah pemah
dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Bogor, evaluasi
kebijakan izin mendirikan bangunan menunjukan bahwa masih ada bangunan di
wilayah kabupaten Bogor yang melanggar koefisien dasar bangunan dan ada
bangunan yang melanggar rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan fenomena terse but, penelitian ini bermaksud melakukan
evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor. Evaluasi yang
dilakukan meliputi evaluasi rumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan
dan evaluasi lingkungan kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten
Bogor.

Penelitian evaluasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten
Bogor menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada metode ini menggunakan
teknik wawancara mendalam dengan pihak evaluator yang sudah pemah
me1akukan evaluasi kebijakan ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor.
Dengan metode ini penelitiakan membuat laporan hasilproses data secara
objektif tentang masalah yang diteliti dengan pendekatan deduktif yang kemudian
me1akukan eksplanasi sehingga dapat memberikan kejelasan secara tuntas dan
dapat dipercaya, serta memberikan makna terhadap berbagai data dan konsep pada
pene1itian ini.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan bangunan di Kabupaten
Bogor masih belum optimal sehingga salah satu indikator keberhasilan kebijakan
masih belum tercapai, yaitu pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini disebabkan karena tidak adanya target yang
ditetapkan dalam melakukan pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor, petugas
pengawas bangunan yang masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun
kuantitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan
pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor, banyaknya instansi yang melakukan
pengawasan bangunan, mengakibatkan pengawasan bangunan di Kabupaten
Bogor menjadi tidak efektif dan belum ada standar operasional prosedur (SOP)
yang mengatur pengawasan bangunan di Kabupaten Bogor.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

351 Mad e/R.17.138

Publisher

Bandung : Magister Ilmu Sosial Dan Politik., 2011

Collation

xiii, 90 hlm. ; il. ; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

351 Mad e

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment