Kehumasan Politik Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif 2009 (Studi Kasus pada KPU di Wilayah Jawa Barat
Penelitian dengan judul KEHUMASAN POLITIK KOMISI PEMILIHAN
UMUM PADA PEMILU LEGISLATIF 2009, Studi Kasus pada KPU di wilayah Jawa
Barat ini dilatarbelakangi oleh beberapa keunikan yang ada pada Pemilu Legislatif 2009
dan juga keunikan pada lembaga KPD. Keunikan tersebut antara lain terletak pad a sistem
pemilu yang mengalami beberapa perbedaan substansial pada Pileg 2009 seperti penerapan
sistem suara terbanyak, perubahan tata cara menandai dari coblos ke contreng serta sangat
banyaknya jumlah peserta pemilu (38 Parpol dan ribuan Caleg). di sisi lain, terdapat
kekhasan organisasi KPU sendiri yang terdiri atas dua ranah yakni ranah komisioner (yang
dipilih melalui seleksi dari masyarakat) sebagai konseptor dan pengambil kebijakan serta
ranah sekretariat yang merupakan PNS (yang , diperbantukari oleh pemerintah daerah)
sebagai eksekutor teknis operasional pemilu. Kondisi ini membuat KPU dituntut untuk
mampu mengelola penyampaian pesan-pesan pemilu yang begitu banyak dan dibatasi oleh
waktu tahapan yang ketat kepada beragam publiknya. Demokrasi sendiri memiliki tujuan
yang selaras dengan tujuan humas, yakni membangun saling penegrtian melalui komunikasi
dua arah secara timbal balik. Maka mengkaji lebih dalam tentang kehumasan politik sebagai
strategi komunikasi politik yang digunakan KPU dalam menyampaikan pesan-pesan
politiknya pada Pi leg 2009, menjadi sebuah keniscayaan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemaknaan anggota KPU atas
konsep pemilu legislatif 2009, untuk mengetahui motif yang mendorong perumusan
kehumasan politik sebagai strategi komunikasi politik KPU di wilayah Jawa Barat pada
Pi leg 2009, untuk mengetahui penerapan strategi serta untuk mengetahui efektifitas
penerapan strategi komunikasi politik tersebut.
Menggunakan paradigma kualitatif dan strategi riset Studi Kasus, peneliti
menetapkan subjek penelitian sebanyak 12 orang anggota KPU di wilayah Jawa Barat yang
ditentukan secara purposive. Teknik pengumpulan data terutama dilakukan dengan cara
wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU di wilayah Jawa Barat menggunakan
konteks komunikasi organisasi dan komunikasi antar persona dalam melaksanakan
komunikasi politik pada pemilu legislatif 2009. Penerapan strategi ini didasarkan pada
konstruksi makna konsep pemilu legislatif 2009 secara berbeda sesuai dengan pengalaman
dan pandangan subjektif masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima
kategori makna ten tang konsep pemilu legislatif yaitu makna integritas penyelenggara,
makna azas pemilu, makna teknis pemilu, makna sistem pemilu dan makna instrument
politik & nilai demokrasi. Konstruksi makna ini melahirkan motif yang mendorong anggota
KPU di wilayah Jawa Barat dalam merumuskan strategi komunikasi politik tertentu selama
pemilu legislatif berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga motif yang muncul
yaitu motif yang berorientasi ke masa depan, yaitu motif agar pemilih cerdas politik
sehingga mau menggunakan hak pilihnya dan angka partisipasi pemilih meningkat serta
pemilu berlangsung dengan kondusif, aman dan lancar. Motif lainnya adalah motif yang
berorientasi pada pengalarnan masa lalu sehingga diarahkan pada terbangunnya
kesepahaman bersama antara KPU dengan publiknya. Selain itu KPU di wilayah Jawa Barat
juga menerapkan beragam konteks komunikasi sebagai strategi kehumasan politik yaitu
konteks komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi kelompok kecil dan komunikasi
antar persona. KPU juga menerapkan konteks komunikasi ini dalarn beberapa model
komunikasi public relations yaitu model komunikasi satu arah public information, dan
model dua arah two-way asymmetrical serta two-way symmetrical.
Disarankan agar KPU pada pemilu yang akan datang dapat mengoptimalkan
penggunaan kehumasan politik sebagai strategi komunikasi politik dengan mengembangkan
model komunikasi politik dua arah secara simetris.
No copy data
No other version available