Kelembagaan Industri Tekstil Di Jawa Barat (Studi di Kabupaten Bandung dan Sumedang)
Keberadaan kelembagaan sangat penting bagi industri yaitu untu k
menurunkan ketidakpastian. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memperoleh
gambaran dan menjelaskan kelembagaan industri tekstil di Jawa Barat, dan (2)
untuk menemukan konsep baru bagi pcngcmbangan ilmu Administrasi I3isnis.
Tipe penelitian ini adalah deskriptif eksp.loratif. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan induktif dcngan metode kualitatif. Ohjek penelitian ini adalah
kelembagaan industri tekstil di Jawa Barat yang meliputi aruran perizinan, upah
minimum, dan pengelolaan lingkungan hidup. Lokasi penelitian adalah di
Kabupaten Bandung dan Sumedang. Informan dalam penelitian ini adalah
pengusaha tekstil, Kepala Bidang Perizinan pada BPMPP, Kepala Bidang
Pengawasan Tenaga Kerja pada Disnakertrans, Kepala BPLH dan pekerja di
perusahaan tekstil. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,
wawancara, dan melalui pengumpulan dokumen-dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan industri tekstil di Jawa
Barat dalam bentuk aturan formal dan informal belum bisa menurunkan
ketidakpastian dalam pelaksanan perizinan, upah minimum, dan pengelolaan
lingkungan hidup. Hal ini ditunjukkan oleh proses, biaya, dan waktu penyelesaian
perizinan yang tidak pasti, serta masih banyaknya perusahaan yang melanggar
aturan upah minimum dan aturan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa ketidakpastian dalam pelaksanaan aturan perizinan, upah
minimum, dan pengelolaan lingkungan hidup disebabkan oleh perilaku oportunis
pengusaha, aparat, maupun masyarakat yang mentransaksikan pelaksanaan aturan
formal sehingga inuncul praktek bisnis yang tidak beretika seperti pemberian
suap, gratifikasi dan biaya birokrasi.
No copy data
No other version available