Pengembangan kompetensi pegawai pada pemerintah kab. Subang
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai pengembangan kompetensi
pegawai pada Pemerintah Kabupaten Subang. Dalam era otonomi daerah sangat penting
Pemerintah Kabupaten berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan kapasitas para
pegawainya, agar memiliki kompetensi yang memadai dan memiliki kesiapan dalam
melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik dan pembangunan di daerahnya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti berperan sebagai
instrumen penelitian yang melakukan kegiatan pengumpulan dan menginterpretasikan
setiap data dan informasi yang diperolehnya, kemudian melakukan observasi sesuai
setting dalam proses pengembangan kompetensi pegawai, dan melakukan wawancara
secara mendalam kepada informan yang menyangkut beberapa aspek yang menyangkut
kebijakan pengembangan pegawai di Pemerintah Kabupaten Subang serta faktor- faktor
yang membentuk kompetensi pegawai ; kepercayaanlnilai, keakhlianiketerampiIan,
pengalaman, karakteristik personal, motivasi, isu-isu emosional, dan kapasitas
intelektual.
Agar data dan informasi yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas,
maka dilakukan proses check and recheck melalui proses triangulasi. Data dan informasi
yang diperoleh kemudian di deskripsi serta dianalisis dengan menggunakan teori-teori
manajemen kepegawaian/SDM sektor publik dan ilmu Administrasi Publik untuk
merumuskanjawaban atas pertanyaan penelitian dalam disertasi ini.
Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pengembangan kompetensi
pegawai pada Pemerintah Kabupaten Subang belum dilaksanakan dengan optimal. Upaya
pengembangan pegawai yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten seperti
Pendidikan dan Pelatihan (diklat) belum dianggap kebutuhan sebagai human investmen,
maIah dianggap sebagai pemborosan dana dan waktu. Ada upaya untuk mentugas
belajarkan pegawai baik ke perguruan tinggi kedinasan maupun ke perguruan tinggi
umum (universitas), namun masih terbatas karena dana yang anggarkan terlalu kecil bila
dibandingkan dengan kebutuhan penguasaan kompetensi kerja pegawai. Kemudian pola
karir pegawai tidak jelas, sehingga masa depan karir pegawai juga tidak jelas. Dalam
pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai serta penempatan dan promosi pegawai masih
diwarnai dengan cara-cara spoil system, dan politisasi serta maladministrasi dalam
pembinaan kepegawaian masih menonjoI, sehingga banyak pegawai yang frustrasi dan
akibatnya tugas-tugas pelayanan publik tidak optimal.
No copy data
No other version available