Implementasi Kebijakan Penndidikan Dan Pelatihan Penglolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud

---

Permasalahan dalam implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan
pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah

. belum optimalnya bidang pendidikan dan pelatihan di Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah sebagai unsur penunjang teknis peningkatan kemampuan pegawai.
Belum adanya analisis kebutuhan diklat pengelolaan keuangan daerah di bidang
pendidikan dan pelatihan BKDD, dis harmonisasi sumber-sumber, rendahnya
pengendalian internal SKPD, lemahnya komitrnen pejabat pelaksana teknis
kegiatan SKPD, ketimpangan kesejahteraan pegawai, serta perbedaan satuan
biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah
antar SKPD, yang berujung pada sanksi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan belum
diterapkannya faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur
birokrasi yang mampu memberdayakan birokrat di Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Melalui pendekatan kualitatif, sebagai instrument penelitian, peneliti telah
mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan memverifikasi setiap data dan
informasi yang diperoleh dari hasil observasi partisipatoris terhadap seting latar
peristiwa, proses implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di SKPD
Kabupaten Kepulauan Talaud. Data dan informasi yang diperoleh melalui
observasi partisipatoris itu selanjutnya diperkaya, dilengkapi dan disempurnakan
melalui wawancara mendalam, bebas., dan tidak berstruktur kepada good
informants yang memenuhi syarat reach case sehingga validitas dan reabilitas
data dan informasi itu kemudian diklarifikasi, dideskipsi, dieksplanasi dan
diverifikasi dengan teori-teori ilmu ssosial dan ilmu admistrasi serta pengetahuan
peneliti untuk merumuskanjawaban terhadap pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan temuan memperkuat konsep pendidikan dan
pelatihan pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud
yang dikemukakan oleh Edwards III G. C (1980) tentang faktor-faktor
ilmplementasi kebijakan. Proses komunikasi akan berjalan dengan baik jika
didukung oleh ketersediaan sumberdaya yang berkaitan dengan kualitas dan
kuantitas manusia, peralatan maupun keuangan. Sementara itu ketersediaan
sumberdaya yang dalam hal ini pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan diharapkan akan menunjukkan sikap yang produktif dan mendukung
penyelanggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik serta
didukung oleh struktur organisasi yang menetapkan bagaimana tugas pekerjaan
dibagikan, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

351 Tat I/R.17.384

Publisher

Bandung : PROGRAM PASCASARJANA UNPAD., 2015

Collation

xiv,;254 hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

351 Tat I

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment