implementasi kebijakan anggaran pendidikan di kabupaten kepulauan tauland
Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin terse1enggaranya
wajib belajar, termasuk didalamnya peningkatan anggaran pendidikan. Akan
tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomis,
efisiensi, dan efektivita. Namun demikian keterbatasan dana yang dihadapi dalam
pembiayaan pendidikan ternyata tidak menurnnkan semangat ins an pendidikan di
Kabupaten Kepulauan Talaud untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang
terbukti dari adanya peningkatan kualitas lulusan pada semua tingkatan
pendidikan. Pene1itian ini mempe1ajari dan menganalisis proses implementasi
kebijakan anggaran pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk
selanjutnya diharapkan memperoleh konsep barn bagi pengembangan ilmu
administrasi publik.
Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Peneliti
memperoleh data me1alui observasi langsung dan wawancaramendalam kepada
sejumlah informan. Untuk memandu penelitian ini di tetapkan hipotesis kerja
dengan mendasarkan pada teori Van Horn dan Van Meter yaitu Implementasi
kebijakan anggaran pendidikan dilakukan melalui proses aspek standar dan tujuan
kebijakan, sumber - sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi yang efektif,
ciri badan pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan
politik.
Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi kebijakan anggaran
pendidikan dilakukan me1alui aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber
sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi yang efektif antara sekolah dan
komite sekolah dalam kolaborasi pendanaan, ciri badan pelaksana, sikap para
pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Oleh karenanya konsep yang
ditemukan dalam penelitian ini adalah komunikasi antar organisasi dari sekolah
dengan komite sekolah yang efektif dapat membentuk kolaborasi pendanaan
dalam implementasi kebijakana anggaran pendidikan.
No copy data
No other version available