Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Otonomi Daerah

---

Penelitian ini beranjak clari masalah mengapa hubungan keuangan antara
pemerintah pusat clan Pemerintahan Daerah dalam implementasi otonomi claerah
di Kabupaten Majalengka semakin tergantung kepada pemerintah pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk menclapatkan pengetahuan dan pemahaman
yang rasionaI tentang pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat
dan Pemerintahan Daerah dalam implementasi otonomi claerah; dan untuk
memperoleh konsep baru atau memperkuat konsep yang ada mengenai hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah, yang meIiputi aspek
pendapatan dan aspek pengelolaannya.

Metode yang digunakan dalam peneIitian adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif Instrumen utama dalam penelitian ini aclalah peneliti
sendiri. Sumber data diperoleh dari situasi dan kondisi empirik dilengkapi dengan
dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara
dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Daerah belum bisa
mandiri clalam melaksanakan otonomi mengingat sumber pendapatan dari pajak
lukratif masih didominasi oleh pemerintah pusat. Formula atau rumusan dana
perimbangan keuangan kurang menguntungkan daerah yang potensi ekonominya
lebih kecil, sumber daya alam yang tidak melimpah, kurang mendorong
kreativitas dan inovasi, dan cenderung menggeser skala prioritas daerah dalam
mendapatkan dana alokasi khusus untuk kepentingan sesaat. Dana yang ada belum
dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip fungsi anggaran yaitu stabilitas,
distribusi, alokasi, dan motivasi yang diselaraskan dengan elemen-elemenlfaktor­
faktor otonomi dalam merancang format otonomi daerah yang meliputi
kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perwakilan, pelayanan dan
pengawasan.

Perhitungan kebutuhan claerah belum dilakukan berdasarkan Standar
Pelayanan Minimum (SPM) terutama untuk urusan pemerintahan yang bersifat
wajib, dan penganggaran belum didasarkan pada Standar AnaIisis Belanja (SAB)
atau Standard Spending Assesment (SSA) sehingga belum mencerminkan
kebutuhan yang sebenamya.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

320 Wiy h/R.17.256

Publisher

Bandung : PROGRAM PASCASARJANA UNPAD., 2012

Collation

xvi,;252 hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

320 Wiy h

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment