Implementasi kebijakan pelayanan terpadu di badan pelayanan perizinan terpadu prov. jawa barat

---

Penelitian yang berjud~l Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Propinsi Jawa Barat, dilakukan untuk
menganalisis implementasi kebijakan pelayanan terpadu dalam penetapan standar
tujuan, sumber daya, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
pelaksana, karakteristik implementor, kondisi ekonomi, sosial dan politik
penerima program dan kecenderungan implementor mampu menunjukkan
keberhasilan di BP PT Propinsi Jawa Barat. Latar belakang dari penelitian ini
adalah bahwa berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, telah diketahui bahwa
terdapat beberapa keterlambatan dalam penerbitan perizinan di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat.

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menjadikan Kepala
Badan dan Kepala Bidang BPPT sebagai informan pangkal dan kemudian
berdasarkan hasil wawancara dengan informan pangkal yang diwawancarai
berkembang kepada para pimpinan dan beberapa staf operasional Organisasi
Perangkat Daerah (OPD). Selain dari itu, bahwa untuk mendapatkan data yang
diperlukan dilakukan pula pengamatan atas latar penelitian seperti berbagai
kegiatan dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan perizinan terpadu dan
penelitian atas berbagai dokumen dan data sekunder tentang keberadaan para
penyelenggara dan proses penerbitan perizinan.

Kesimpulan atas penelitian ini bahwa Implementasi kebijakan pelayanan
terpadu di BPPT Propinsi Jawa Barat mengikuti 6 (enam) unsur pokok, yaitu
pertama berkaitan dengan standard dan tujuan yang meliputi pemahaman dan
komitmen pada tujuan untuk mewujudkan tatalaksana perizinan yang mudah,
transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik. Kedua dukungan sumber daya dari segi kuantitas dan
kualitas yang meliputi sumber daya aparatur, sarana dan anggaran, ketiga
komunikasi antar organisasi yang meliputi fasilitas dan intensitas, ke empat
karakteristik Organisasi pelaksana, kelima kondisi ekonomi. sosial dan politik
serta ke enam kecenderungan pelaksana.

Dari hasil penelitian implementasi kebijakan pelayanan terpadu di BPPT
Propinsi Jawa Barat dan beberapa temuan yang berkaitan dengan pelayanan, maka
hasil temuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah komitmen pelaksana dalam
mengimplementasikan kebijakan pelayanan terpadu merupakan syarat efektifnya
proses implementasi kebijakan artinya jika implementasi kebijakan pelayanan
terpadu dikehendaki efektif, maka implementor harus berkemampuan daya guna
dalam proses pelayanan perizinan yang cepat, tepat dan transparan sebagai
pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

320 Sah i/R.17.233

Publisher

Bandung : PROGRAM PASCASARJANA UNPAD., 2012

Collation

xvii,;286 hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

320 Sah i

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment