Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011
Masalah daIam peneIitian ini yaitu proses forrnuIasi kebijakan APBD
Provinsi Lampung beIum berbasis pada perwujudan participatory governance dan
participatory budgeting. Metode penelitian menggunakan peneIitian kuaIitatif
dan pengumpuIan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara mendalam
dan studi dokumentasi. .
HasiI penelitian menunjukkan bahwa ada tiga aktor penting yaitu
Gubemur, SKPD dan DPRD yang memiiki peran yang menentukan daIam proses
pembuatan kebijakan APBD Lampung. Ketiga aktor tersebut sangat dominan
daIam menentukan isu kebijakan APBD, agenda setting, penentuan altematif
kebijakan dan penetapan kebijakan.
Dalam proses forrnulasi kebijakan APBD, penentuan isu kebijakan APBD
cenderung menyingkirkan peranserta masyarakat, agenda setting ditentukan oleh
persaingan antara kepentingan Gubemur, SKPD dan Kepentingan DPRD,
penyusunan altematif kebijakan Iebih banyak menawarkan piIihan kebijakan
yang bersifat inkremental sementara dalam penetapan kebijakan beIum
mempertimbangkan upaya untuk mengatasi probIema publik yang menjadi
prioritas dalam hal ini kepentingan elit pemerintahan daerah masih kuat
dibandingkan dengan kepentingan pubIik.
Persaingan dan perebutan pengaruh antara Gubemur, SKPD dan DPRD
dalam penyusunan aIokasi anggaran dan program APBD Iebih mencerrninkan
realitas politik untuk meIakukan proses bargaining power khususnya antara
gubemur dengan DPRD sehingga kepentinganya bisa diakomodasi dalam APBD.
Kuatnya pengaruh kepentingan Gubemur, SKPD dan DPRD daIam proses
pembuatan kebijakan APBD ikut mengkondisikan tidak terbangunnya
participatory governance dan participatory budgeting.
No copy data
No other version available