Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Barat Sebagai Daerah Otonomi Baru

---

Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat
yang merupakan pemekaran dari.Kabupaten Bandung yaitu dengan lahirnya Undang­
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Bandung Barat menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan
pelaksanaanya masih terdapat fenomena-fenomena permasalahan di lapangan serta
situasi dan kondisi yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dimana
kemampuan aparat pemerintah daerah yang masih terbatas dalam memberikan
pelayanan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian kepada
masyarakat sehingga pemerintah daerah belum dapat meningkatkan tingkat
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi

kebijakan yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle (1980), yang mengemukakan
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan
konteks kebijakan. Adapun penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif
dengan pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara mendalam
terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta pihak yang
terpengaruh atau kelompok kepentingan yang terpengaruh kebijakan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan
otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat telah dilaksanakan sesuai dengan
program-program atau kegiatan yang mengacu pada pelaksanaan misi RPJMD
2008-2013, dimana hasil implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarakan
perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (lPM) yang terdiri dari bidang
pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat menunjukkan kenaikan atau
peningkatan indeks dari tahun ke tahun, namun perkembangan Indeks
Pembangunan Manusia (lPM) ini tidak semata-mata menunjukan bahwa
pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian di Kabupaten
Bandung Barat telah berhasil, secara faktual masih banyak kekurangan di
lapangan yang masih memerlukan kerja ekstra dari pemerintah daerah dan belum
efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari
implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

320 Lam i/R.17.208

Publisher

Bandung : PROGRAM PASCASARJANA UNPAD., 2015

Collation

xviii,;429 hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

320 Lam i

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment