Pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur borokrasi terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa barat
Masalah kemiskinan merupakan masalah yang muncul di setiap negara,
terutama di negara-negara berkembang, Kesepakatan pembangunan milenium
(The United Nations Millennium Declaration) merupakan dasar komitmen bagi
Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan. Pembangunan desa
merupakan altematif penanggulangan kemiskinan, dikarenakan selama ini di
perdesaan mengalami kemiskinan lebih buruk daripada perkotaan. Pembangunan
yang dilaksanakan selama ini telah secara tidak langsung mengabaikan
masyarakat perdesaan. Di Jawa Barat, implementasi kebijakan pembangunan desa
sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di desa menunjukkan hasil yang
kurang optimal disebabkan oleh model pembangunan desa yang masih bersifat
top-down dan parsial. Kebijakan pembangunan desa selama ini tidak berdasarkan
pada potensi desa, tidak didasarkan pada desain tata ruang, tidak bersifat
menyeluruh, dan pembiayaan desa yang tidak terintegrasi. Oleh karena itu,
peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan
struktur birokrasi terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Provinsi
Jawa Barat.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian
survai eksplanatori. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan
(penyebaran kuesioner) serta studi pustaka. Unit analis penelitian terdiri dari
lembaga desa, pemerintah desa yang diwakili oleh kepala desa dan sekretaris desa,
BPD diwakili oleh tokoh masyarakatlpemuda/wanita dan pelaksana program.
Populasi penelitian ini adalah desa tertinggal yang telah melaksanakan program
penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 1.334 desa.
Selanjutnya ukuran sampel berjumlah 55 desa. Teknik analisis data menggunakan
analisis regresi dengan menghitung unstandardized coefficient dan standardized
coefficient (jalur).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh komunikasi,
sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan
pembangunan pedesaan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di
Provinsi Jawa Barat. Rendahnya implementasi kebijakan pembangunan desa yang
diukur oleh empat variabel berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas
penanggulangan kemiskinan.
No copy data
No other version available