Perilaku birokrasi dalam pengawasan internal di badan pendidikan dan pelatiham kementrian dalam negeri
Disertasi ini mendiskripsikan dan menganalisis fenomena ernpms
perilaku birokrasi dalam pengawasan internal di Kementerian Dalam Negeri,
dengan menggunakan teori perilaku birokrasi dalam konteks pengawasan internal.
Penelitian disertasi ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif, untuk menemukan dan mendiskripsikan perilaku pengawas
internal selaku birokrasi dalam melaksanakan pengawasan di Kementerian Dalam
Negeri.
Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif pada natural
setting, pengamatan berperan serta tparticipan observation), dan wawancara
mendalam (indepth interview) melalui informan yaitu para pengawas internal.
Dengan mengandalkan peneliti sebagai instrumen penelitian diharapkan mampu
mengeksplorasi kedalaman data yang lebih komprehensif. Triangulasi dan
pemaknaan (meaning) terhadap fenomena temuan penelitian merupakan
pendekatan yang dikedepankan di dalam melakukan analisis. Dalam penelitian
ini peneliti dipandu oleh hipotesis kerja yang diturunkan dari teori melalui kajian
literature yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sistem birokrasi yang meliputi
desain pekerjaan, rentang kendali dan sistim karier, penghargaan dan hukuman
tidak mampu mengarahkan perilaku birokrasi dalam melakukan pengawasan
internal sesuai tujuan pengawasan. Perilaku pengawasan internal menunjukkan
perilaku birokrasi disfungsional yang disebabkan oleh karakteristik individu para
pengawas internal yang berorientasi kepada kepentingan pribadi (self interest)
individu. (2) Ketidakjelasan rumusan sanksi dan kelemahan dalam penegakan
sanksi menyebabkan para birokrat berani melakukan penyimpangan perilaku.
Sanksi menjadi instrumen yang efektif untuk mengendalikan perilaku birokrasi
sesuai tujuan organisasi. (3) Penyimpangan perilaku birokrasi pengawas internal
disamping sangat dipengaruhi oleh lemahnya penegakan sanksi, juga diakibatkan
oleh kuatnya budaya ewuh pakewuh atau sungkan dalam budaya birokrasi di
Indonesia. (4) Perilaku birokrasi yang disfungsional dilakukan secara kalkulatif,
yaitu di satu sisi peluang besarnya keuntungan pribadi yang diperoleh melalui
penyimpangan perilaku, sementara di sisi lain terdapat kelemahan dalam
penegakan sanksi bagi mereka yang melakukan penyimpangan, atau faktor
risikonya terlalu kecil. (5) Hasil pengawasan internal akan memiliki manfaat bagi
masyarakat jika diberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan
menyermati hasil pengawasan internal.
No copy data
No other version available