Implementasi Kebijakan Kesetaraan Difabel (studi tentang efektifitas implementasi peraturan daerah kota Surakarta No.2 tahun 2008 pada bidang ketenagakerjaan di instansi pemerintah kota Surakarta)

---

Fokus dari penelitian ini adalah analisa tentang aspek-aspek yang
menyebabkan implementasi kebijakan kesetaraan difabel pada bidang
ketenagakerjaan di Instansi Pemerintah Kota Surakarta belum efektif. Dalam
konteks ini, analisa dilihat dari tiga aspek, yaitu: karakteristik masalah,
kemampuan kebijakan menstruktur implementasi dan aspek lingkungan diluar
kebijakan.

Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengurnpulan
data melalui observasi, analisis dokumentasi dan wawancara mendalam.
Keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi melalui cek, ricek dan
konfirmasi antara hasil observasi, analisis dokumentasi dan hasil wawancara
mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum efektifnya implementasi
kebijakan kesetaran difabel pada bidang ketenagakerjaan di instansi pemerintah
Kota Surakarta karena: Karaktristik masalah yang menyangkut difabel sangat
rumit dan kompleks, kebijakan tidak mampu menstruktur proses implementasi,
dan adanya aspek di luar kebijakan yang mempengaruhi kebijakan.

Rumit dan kompleksnya karakteristik masalah tersebut diindikasikan
dengan: kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, besamya
prosentase totalitas difabel yang tercakup dalam kelompok sasaran, dan tingginya
tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki. Sedangkan
ketidakmampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat,
diindikasikan dengan: kurangnya kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan­
tujuan resmi yang akan dicapai, tidak adanya ketetapan alokasi sumberdana,
kurangnya keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga­
lembaga atau instansi-instansi pelaksana, belum disahkannya aturan-aturan
pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, tidak tepatnya pola rekruitmen
pejabat sehingga komitmen para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam
kebijakan masih rendah, dan terbatasnya akses formal pihak luar. Aspek diluar
kebijakan yang menyebabkan tidak optimalnya proses implementasi yaitu
kurangnya komitmen dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Dalam konteks ini temuan lapangan menunjukan bahwa kurangnya
kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi unsur pokok dalam implementasi
kebijakan (isi kebijakan, implementor kebijakan, kelompok sasaran dan
Jingkungan kebijakan) menjadi penyebab belum efektifnya implementasi
kebijakan.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

320 Har i/R.17.197

Publisher

Bandung : PROGRAM PASCASARJANA UNPAD., 2013

Collation

5825 4 sep 2013

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

320 Har i

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment