Kabupaten Galuh-Ciamis 1809-1942(Pemerintah,Sosial Ekonomi dan Politik)

---

ABSTRAK

Kabupaten Ciamis 1809-1942
(Pemerintahan, Sosial-Ekonomi, dan Politik)
Kedatangan N.W. Daendels pada awal abad ke-19 ke Pulau Jawa merupakan milestone dalam sejarah bangsa kita di bawah pemerintahan Kolonial Belanda. termasuk juga untuk Wilayah Kabupaten Galuh. Kebijakannya dalam reorganisasi wilayah, yang memasukkan Galuh ke daerah minus kopi dan menjadi bagian dari Keresidenan Cirebon semata-mata atas pertimbangan dari sisi ekonomi. Demikian juga ketika wilayah ini dikeluarkan kembali dari Keresidenan Cirebon ke Keresidenan Priangan pada awal abad ke-20 (1915), juga atas pertimbangan yang sama: untuk kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, seluruh kebijakan politiknya diarahkan untuk pencapaian seoptimal mungkin dalam sektor ini. Kebijakan yang dimaksud antara lain, menjadikan para bupati sebagai pegawai kolonial yang digaji dalam kerangka menerapkan sistem pemerintahan ke arah direct-role. Sehingga para bupati secara politis bukan lagi menjadi subjek dalam kepemimpinan di wilayah kabupaten, tetapi menjadi objek kekuasaan Pemerintahan Kolonial, dan posisinya menjadi "middlemen- antara Pemerintah Kolonial dengan masyarakat pribumi. Namun demikian, sejatinya para bupati tetap menjadi pemimpin yang kharismatis bagi masyarakatnya. Sehingga. di Kabupaten Galuh/Ciamis sebagaimana di wilayah lainnya di Hindia Belanda, para bupati menjadi berperan ganda: secara legal rasional dan kharismatik-tradisional!
Melalui peran ganda para bupati inilah kabupaten Galuh•Ciamis selama satu abad mengaIami dinamika dalam aspek sosial-ekonomi dan politik. Pencapaian pembangunan diperoleh melalui daya tarik-nnenarik antara kebijakan-kebijakan politik Pemerintah Kolonial dengan para pemimpin tradisional Galuh/Ciamis yang kerap bersikap ambigu. Seringkali kebijakannya terscbut sarat dengan intervensi, termasuk dalam menentukan pimpinan tertinggi di Kabupaten Galuh/Ciamis, penentuan batas wilayah, penamaan wilayah, jenis tanaman wajib, besaran upah dan pajak serta aturan-aturan lainnya yang diterapkan di wilayah ini. Semuanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi Pemerintah Kolonial yang diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan politiknya, termasuk penggantian nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis, dan pengangkatan bupati yang bukan berasal dari keturunan langsung bupati sebelumnya.
Kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah dinamika dalam aspek pemerintahan, sosial-ekonomi dan politik termasuk bidang pendidikan yang pada gilirannya melahirkan sebuah perubahan sosial, baik vertikal maupun horizontal, berbanding lurus dengan perubahan sosial di wilayah Priangan lainnya, bahkan dengan wilayah lain di Pulau Jawa dan bagian wilayah Hindia Belanda lainnya. Kondisi ini berlangsung sampai memasuki rnasa akhir kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1942.
Demikian kristalisasi penelitian tentang Kabupaten Galuh-Ciamis 1908-1942 yang meliputi aspek pemerintahan, sosial ekonomi dan politik. yang diteliti melalui langkah-Iangkah pengumpulan data (heuristik), kemudian dikritisi melalui kritik internal maupun ekstemal. Selanjutnya dilakukan interpretasi dan diakhiri dengan historiografi atau penulisan sejarah. Langkah-langkah atau prosedur tersebut dikenal dengan metode sejarah.
Kata Kunci: Sejarah, Kabupaten Galuh, Kabupaten Ciamis, Administrasi Pemerintahan, Administrasi 1Vilayah, Sosial-Ekonomi dan Politik.
iv

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

959.8 Yul K/R.18.51

Publisher

Bandung : Pascasarjana Unpad., 2014

Collation

xx,;345 hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

959.8

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment