Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga independen dalam sistem perbankan indonesia serta fungsinya menjaga stabilitas moneter dihubgkan dengan sistem keuangan nasional

---

ABS TRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep independensi Bank Indonesia terhadap kebijakan pengelolaan moneter apabila ada intervensi antara lain dari pihak Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian menemukan konsep pertanggungjawaban Bank Indonesia sebagai lembaga independen dalam kebijakan pemberian fasilitas pembiayaan darurat kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam sistem keuangan nasional, serta menemukan perspektif Bank Indonesia sebagai lembaga independen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional untuk mewujudkan tujuan Negara kesejahteraan.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Metode deskriptif analitis dilakukan untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta menguraikan fakta yang ada, yakni tentang kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga independen dalam sistem perbankan Indonesia dikaitkan dengan fungsi Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem moneter. Gambaran umum dianalisis dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli serta bertujuan mencari dan mendapatkan jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga independen dalarn pelaksanaan fungsinya menjaga stabilitas sistem moneter. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang memberikan paparan secara komprehensif mengenai fakta hukum tentang Hukum Perbankan dikaitkan dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga independen. Selanjutnya, penelitian juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan perbandingan hukum yakni dengan melakukan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data.
Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa independensi Bank Indonesia terhadap kebijakan pengelolaan moneter apabila ada intervensi antara lain dari pihak Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat, akan mengakibatkan terjadinya instabilitas nilai rupiah serta tidak dapat mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkelanj utan, sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat tidak dapat tercapai. Kemudian, dalam hal kebijakan pemberian fasilitas pembiayaan darurat merupakan kebijakan Bank Indonesia yang pendanaannya berasal dari Pemerintah dan diberikan kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan. Pemberian kebijakan fasilitas pembiayaan darurat tersebut bersifat diskresi dan merupakan kewenangan penuh Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi sebagai sumber pemberi pinjaman terakhir. Akhirnya, bahwa perspektif Bank Indonesia sebagai lembaga independen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dalam mewujudkan tujuan Negara kesejahteraan, diimplementasikan dengan landasan hukum untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan nasional yang mencakup misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan, hubungan koordinasi dan kerjasama diantara lembaga terkait, pemantauan stabilitas sistem keuangan, pencegahan krisis atas ketidakstabilan dalam sistem keuangan, serta manajemen krisis dalam rangka mencegah dan merninimalisasikan terulangnya risiko sistemik pada sistem keuangan nasional.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

343 Kus k

Publisher

Bandung : Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD., 2010

Collation

xxi, 465 hlm. Ilus ; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

343 Kus k

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment