IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDlKANFORMAL PADASEKOLAH SLTADANSMKDI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT

---

Implementasi adalah sebuah kegiatan atau program yang tertuang dalam
sebuah kebijakan ,kebijakan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan .Kebijakan otonomi khusus (
asymetric dicentralization) merupakan respon dan jawaban terhadap tuntutan
masyarakat untuk menginginkan perhatian serta perlakuan yang lebih bermartabat
bagi semua masyarakat Papua .

Implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan di
tingkat Sekolah Menengah dan Kejuruan adalah : peningkatan Mutu Pendidikan,
pemberian perluasan masyarakatmemperoleh pendidikan dalam hal pemeberian
bea siswa ,dan pembebasan biaya masuk sekolah,penyedian sarana dan prasarana
belajar,serta peningkatan mutu tenaga pengajar.

Tujuan penelitian adalah bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji proses
implementasi kebijakan di bidang pendidikan formal pada (SL T AfSMK) bagi
masyarakat Kabupaten Tambrauw yang dilaksanakan sesuai Undang-undang
No.20 tahun 2003 ten tang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang otsus
nomor .56. pasal 1-6 yang mengatur khusus dalam bidang Pendidikan bahwa
Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat Bertanggung jawab atas Pendidikan
Di tanah Papua serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun
2012-2017.

Theori yang digunakan dalam Menganalisis penelitian ini adalah Theori
Implementasi Kebijakan Menurut Grindle .(1980),ada dua kelompok faktor yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel konteks
kebijakan dan konten kebijakan .Faktor isi sangat berkaitan dengan kepentingan
,tujuan yang hendak di capai,surnber-surnber yang tersedia dan variabel konteks
berkaitan dengan lingkungan kebijakan .Dalam Penelitian ini penulis
mengunakan penelitian deskriptif kualitatif, banyak nya informan adalah 8 orang,
teknik analisis data deskriptifkualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis "Implementasi Kebijakan
Otonomi daerah dalam Bidang Pendidikan Formal pada sekolah Menengah
Umum Dan Kejuruan ( SMAfSMK ) di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua
Barat adalah belurn berjalan sesuai dengan konten kebijakan yakni belurn ada
regulasi Peraturan Daerah yang secara Khusus mengatur Khusus tentang Bidang
Pendidikan dan konteks kebijakan yaitu lingkungan kebijakan yaitu Keadaan
geografis yang sulit sehingga menghambat proses pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian hasil penelitian ini memperkuat Theori Grindlle maka
Konsep baru yang dapat di kemukakan dari hasil penelitian adalah bahwa untuk
meningkatkan pelaksanaan pendidikan di bidang pendidikan Menegah yang
sejalan dengan Tingkat perubahan yang di inginkan yakni pengembangan sarana
prasarana dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang tentram apabila
sistem pendidikan nya di bangun berpola asrama serta peningkatan kurikulum.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

351 Sri i/R.17.156

Publisher

Bandung : Magister Ilmu Sosial Dan Politik., 2016

Collation

xvii,;127hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

351

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

2016

Subject(s)

-

Specific Detail Info

Tesis

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment