Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Kemitraan Dalam Pengelolaan Hutan Lestari Pada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat

---

Kerusakan hutan di Kabupaten Kuningan pada dasamya disebabkan karena kemitraan
dalam pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) antara Perum Perhutani,
KPH Kuningan dengan Kelompok Masyarakat Tani Hutan (KMTH) belum terwujud
sebagaimana yang diharapkan. Belum terwujudnya kemitraan ini diduga disebabkan karena
kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang mempengaruhi kemitraan
tersebut belum terimplementasikan dengan baik secara efektif. Berdasarkan kajian teori
beberapa faktor atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan PHBM adalah:
komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini berinteraksi satu
sama lain dan secara simultan turut berkontribusi mempengaruhi kemitraan melalui pengaruh
implementasi kebijakan PHBM terhadap kemitraan dimaksud sebagai output dari
implementasi kebijakan tersebut; sementara itu terwujudnya suatu kemitraan sangat
tergantung kepada dimensi: hopelharapan, respect/saling menghormati, trust/kepercayaan,
dan legiality/legalitas, dimana apabila salah satu dimensi tersebut tidak terbentuk maka
kemitraan tidak akan pernah terwujud.

Penelitian disertasi ini menggunakan metode kuantitatif dengan objek penelitian
implementasi kebijakan PHBM dalam kaitannya dengan gangguan keamanan hutan,
sedangkan subjek penelitian adalah para pegawai Perum Perhutani sebagai responden yang
berkompetensi dengan pelaksanaan kebijakan PHBM dan masyarakat sebagai informan yang
terkait dengan pelaksanaan kebijakan PHBM. Adapun teknik analisis yang dipergunakan
adalah Structural Equastion Modelling (SEM) menggunakan program LISREL (Linear
Structural Relation) dengan mernposisikan keempat faktor kritis sebagai sub variabel atau
variable manifest dari variabel implementasi kebijakan PHBM.

Hasil penelitian disertasi menunjukkan bahwa pada umumnya persepsi responden dari
pelaksana (implementor) kebijakan PHBM menyatakan bahwa sub variabel disposisi
mempunyai kontribusi tertinggidalam pengaruh implernentasi kebijakan PHBM terhadap
terwujudnya kemitraan, dan seterusnya berturut-turut struktur birokrasi, sumberdaya, dan
terakhir sub variabel komunikasi yang terendah. Dari aspek kemitraan, dimensi yang tertinggi
adalah dimensi respect/saling menghormati, dan seterusnya berturut-turut dimensi
legality/legalitas, dimensi trust/kepercayaan dan terakhir yang terendah adalah dimensi
hope/harapan. Melalui keempat sub variabel tersebut ternyata meskipun siginfikan namun
kemampuan implementasi kebijakan PHBM tidak cukup kuat mempengaruhi terwujudnya
kemitraan karena adanya faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi terwujudnya kemitraan
diantaranya adalah faktor koordinasi di samping faktor-faktor lainnya seperti budaya,
kepribadian dan lingkungan.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

364.92 Sub p/R.17.500

Publisher

Bandung : PROGRAM PASCASARJANA UNPAD., 2010

Collation

xxiii,;187 hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

364.92

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment