IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOTA CIMAHI

---

Semenjak satu tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infonnasi Publik pada April- 2010, seluruh
Badan Publik di Indonesia wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) beserta seluruh instrumen pendukungnya. Kcta Cirnahi
sendiri sudah mernbuat Peraturan Walikota Cimahi Nornor 4 Tahun 2011 tentang
Tata Kerja Pejabat Pengelola Infcrmasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi sebagai
respcn terhadap kebijakan utamanya. Namun walaupun sudah diimplementasikan
selama 3 tahun, pelaksanan kebijakan ini masih belum sesuai dengan apa yang
diatur dalam Undang-Undang KIP.

Penelitian ini berusaha mengkaji dan menganalisis proses implementasi
kebijakan keterbukaan infonnasi publik yang dibentengi oleh Peraturan Walikota
Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 dengan menggur..akan teori dari Charles O. Jones
yang mernfckuskan pada aspek organisasi, aspek interpretasi dan aspek aplikasi
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif Wawancara dilakukan kepada
beberapa narasumber, yai:u PPID Kota Cimahi, Kepala Sub Bagian Humas,
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dan pelaksana teknis PPID di
Kota Cimahi.

Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan temuan bahwa dalam
aspek organisasi beberapa proses implernentasinya sudah dilaksanakan dengan
cukup baik, yaitu pada tahapan desain organisasi dau struktur organisasi,
pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan, recruiting dan staffing, hak
wewenang dan kewajiban. Namun pacta hal pengembangan kapasitas organisasi
dan SOM, budaya organisasi dan sumber daya anggaran masih menemui kendala,
Dalam aspek interpretasi, pelayanan masih kurang maksimal dikarenakan belum
adanya SOP, dan kebijakan Perwal Nomor 4 Tahun 2011 masuk kedalam kategori
"Combination of Characteristic", yaitu sebuah kebijakan yang memiliki heberapa
karakteristik hambatan sekaligus, dan gabungan dari hambatan New Policies,
Desentralized Policies, Contrcvercial Policies, Complex Policies dan Judicial
Policies.

Dan pada aspek aplikasi, disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik
di Kota Cimahi saat ini sudah cukup baik. Dari beberapa media layanan
iniformasi, media PESDlfrC cendrung lebih populer karena lebih mudah diakses
daripada media iainnya. Dengan perolehan pennohonan infonnasi yang
jumlahnya signifikan berbeda dengan pennohoann infonnasi melalui surat kabar
danjuga melalui email humas.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

651.3 Per i/R.17.213

Publisher

Bandung : Magister Ilmu Sosial Dan Politik., 2014

Collation

vii,; 147 hlm,; 29,5 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

651.3

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment