DILEMA BIROKRASI DALAM DEMOKRASI (STUDI POLA HUBUNGAN BUPATI DENGAN PEJABAT STRUKTURAL BIROKRASI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT)

---

DemoIcrasi sebagai komitmen dari reformasi penyelenggaraan pemerintah
di Indonesia telah diimplikasikan dalam bentuk desentralisasi pada level
kabupatenlkota, dengan maksud mendekatkan pelayanan dan penyelenggaraan
pemerintah kepada masyarakat. Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah
otonom barn yang dibentuk berdasarkan VU Nomor 12 Tahun 2007.

Bupati yang akan menjalankan kewenangan pemerintahan hams dipilih
langsung oleh masyarakat setelah melalui serangkaian proses dan mekanisme
politik. Drs. H. Abubakar, M.Si dan Drs. H. Ernawan Natasaputra, M.Si terpilih
menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat sampai tahun 2013.

Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian diberikan kewenangan
melakukan pengangkatan, pem.indahan dan penurunan dalam jabatan struktural
PNS. Untuk memperoleh gambaran bagaimana pola hubungan di antara Bupati
dengan pejabat struktural terjalin, bagaimana proses tersebut, dan faktor apa yang
mempengaruhinya, penulis melihatnya dengan konsep politik birokratik, dimana
kebijakan pemerintahan lebih didasarkan pada bentuk dan tujuan yang bercorak
birokratik.

Metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris. Data penelitian
yang diperoleh menggunakan metode purposeful sampling dengan teknik
pemilihan informan adalah stratified purposeful sampling. Sedangkan teknik
pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi perilaku dan
wawancara dengan para partisipan.

Hasil penelitian menunjukkan, pola hubungan Bupati dengan pejabat
struktural birokrasi tidak hanya dalam kerangka positif yang menciptakan sinergi,
tetapi juga implikasinya menjadi negatif disebabkan adanya perselingkuhan di
antara keduanya. Kondisi tersebut terjadi berdasarkan dua ha1: Pertama, hubungan
sosial politik. Birokrasi menjadi mesin politik kepentingan penguasa yang
diarahkan sebagai alat negara untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga wajah
birokrasi tidak lebih sebagai abdi penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat
Kedua, hubungan ekonomi. Rekrutmen pejabat struktural birokrasi seringkali
terdistorsi oleh kepentingan politik uang, sehingga postur kekuasaan birokrasi
ditentukan oleh pertukaran balas jasa politik dan transaksi ekonomi antara Bupati
sebagai patron dan birokrasi sebagai klien, dimana Bupati melakukan kesepakatan
dengan pejabat dalam setiap jenjangjabatan struktural.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

351 Sab d/R.17.151

Publisher

Bandung : Magister Ilmu Sosial Dan Politik., 2011

Collation

xiii, 132 hlm. ; il. ; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

351

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment