IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN OLEH TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA (TKPK) DI KOTA BANDUNG

---

Pennasalahan mengenai kemiskinan menjadi permasalahan yang

multidimensi, berbagai upaya oleh pemerintah telah dilakukan guna menanggulangi
kemiskinan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Kebijakan dalam menanggulangi
kemiskinan ini merupakan kebijakan pusat yang kernudian diterjemahkan pada level
propinsi dan kotalkabupaten. Dalam implementasinya. ban yak variabel yang
mempengaruhi kebijakan tersebut, sehingga berdampak pada proses maupun output
kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai
"Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Oleh Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Di Kota Bandung",
berdasarkan konsep impelementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier
menjelaskan tiga variabel dalarn implementasi kebijakan, yaitu (1) Mudah Tidaknya
Masalah Dikendalikan, (2) Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Proses
Implementasi, (3) Variabel Diluar Undang-Undang Yang Mempengaruhi
Implementasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif Analisis data menggunakan
analisis data kualitatif, sebab peneliti mengumpulkan data kualitatif yang
dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dengan inform an yang terdiri dari
para anggota Tim Koordinasi Penanngulangan Kemiskinan Kota Bandung, serta
Koordinator Fasilitator Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mudah tidaknya masalah untuk
dikendalikan dalam mengimplementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan
perkotaan ditandai dengan adanya kesukaran-kesukaran teknis yang kerap ditemui
dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti masih rendahnya kesadaran para
peJaku (target group) sebagai penerima manfaat kebijakan ini, dan oleh karena itu
kegiatan dalam kebijakan ini lebih diarahkan pada pembangunan-pembangunan fisik
seperti mengaspal jalan, renovasi MCK Umum, pembangunan sarana kesehatan
umum dan sebagainya. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses
implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan sangat berpengaruh
untuk kelancaran dalam pelaksanaan berbagai program atau proyek. Sejauh ini
TKPK merupakan tim gabungan yang terdiri dari SKPD-SKPD, tentunya dengan
berbagai dukungan baik berupa kewenangan ataupun sumber-sumber yang dapat
digunakan. Sementara variabel di luar undang-undang yang dapat mempengaruhi
implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan perkotaan di Kota Bandung di
antaranya adalah dukungan publik yang cukup besar, dirasakan bahwa dukungan
publik terutama dari masayarakat luas tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu
saja misalkan dari tokoh masyarakat, sementara untuk mendapat dukungan dari
masyarakat secara luas diperlukan sosialisasi secara simultan. Faktor lainnya adalah
sumber-sumber yang dimiliki oleh target group memiliki nilai potensi yang tidak
sama untuk masing-masing wilayah, sehingga diperlukan strategi dalam menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan pihak swasta sebagai wujud dari
kemandirian masyarakat dengan cara bermitra dengan lembaga swasta.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

362.5 Hum i/R.17.196

Publisher

Bandung : Magister Ilmu Sosial Dan Politik., 2012

Collation

viii,;173 hlm,;29,5 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

362.5

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment