OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASY ARAKA T DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM PENGGUNAAN DANA PNPM MANDIRI RESPEK DI DISTRIK MAKBON KABUPATEN SORONG EMPOWERMENT OF COMMUNITIES BY EMPOWERING PEOPLE AND GOVERNME T AGENCIES VILLAGE IN THE USE OF FUNDS IN THE DISTRICT PNPM MANDIRI RESPEK MAKBO DISTRICT SORONG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri RESPEK, khususnya dalam meningkatkan
pendapatan masyarakat ekonomi lemah. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif, yang menggambarkan berbagai fenomena atau realitas situasi
dan kondisi pelaksanaan PNPM Mandiri RESPEK di Distrik Makbon Kabupaten
Sorong. Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka dan
studi lapangan (observasi dan wawancara).
Program tahunan PNPM Mandiri RESPEK di Distrik Makbon, dapat
dirumuskan berdasarkan hasil keputusan rapat forum musyawarah antara
karnpung tentang penetapan usulan program di Distrik Makbon. Program tersebut
dibagi dalam katagori yakni Sarana Prasarana, kesehatan,pendidikan,dan program
simpan pinjam perempuan untuk masing-rnasing kampung. Masing-rnasing
kampung yang ada dapat menerima program ini dengan baik karena sangat
membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan di lingkungan mereka
serta untuk mengembangkan kampung-kampung tersebut kedepannya.
Masyarakat sangat antusias dalam menjalankan kegiatan program fisik maupun
non fisik. Hal ini terbukti di masing-rnasing kampung dengan begitu banyaknya
sarana prasaran yang sudah dibangun dan dapat dirasakan manfaatnya baik secara
individu maupun kelompok.
Berdasarkan hasil penelitian PNPM Mandiri RESPEK di Distrik Makbon
dapat diperoleh simpulan beragam dari pengalaman empiris khususnya
berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan
kemiskinan yaitu antara lain: (l) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
mengelola kegiatan pembangunan Kampung, baik di bidang sarana prasarana,
pendidikan maupun kesehatan, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan simpan
pinjam Perempuan (SPP). (2) Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. (3) adanya keterbukaan dalam
pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan.
No copy data
No other version available