DISKRESI KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS KEUANGAN (Studi Kasus Penyelamatan Bank Century Oleh Komite Stabilitas Sistem keuangan)

---

Tesis dengan judul Diskresi Kebijakan Publik ini merupakan hasil penelitian
terhadap diskresi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang
memutuskan untuk melakukan penyelamatan Bank Century. Situasi keuangan global
2008 yang tengah genting serta terdapat adanya bank swasta kecil yakni Bank Century
yang kemudian dinyatakan sebagai bank gagal, mengharuskan KSSK memutuskan
sebuah kebijakan. Terdapat dua opsi kebijakan dalam menangani, &nk Century yaitu
menyelamatkan atau menutupnya. Pilihan kebijakan jatuh pada menyelamatkan Bank
Century dengan memberikan Pinjaman Modal Sementara (PMS) sebesar Rp. 6,76 triliun.
Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan masalah yang kemudicm direntuknya Pansus
Bank Century oleh DPR RI yang mempertanyakan (1) Apakah benar adanya krisis
keuangan di tahun 2008; (2) Indikator penetapan bank gagal berdampak sistemik; (3)
Tidak adanya Iaporan kepada Presiden dan WakiI Presiden mengenai penyelematan Bank
Century; (4) Kenaikan jumlah dana penyelamatan dari sebesar Rp. 689 miliar menjadi
Rp. 6,76 triliun; (5) Sah tidaknya keberadaan KSSK dalam undang-undang; (6) Benarkah
relaksasi pemberian FPJP hanya dikhususkan untuk Bank Century dsb. Diskresi
kebijakan penyelamatan Bank Century yang dilakukan Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) telah menghindarkan Indonesia dari ancaman krisis keuangan global
tahun 2008, namun di si si lain tindakan diskresi tersebut menimbulkan berbagai masalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana
terjadinya diskresi kebijakan atau freies Ermessen KSSK dalam per.spekt.if kebijakan
publik, sehingga diketahui masalah serta kekurangan yang ada pada diskresi kebijakan
tersebut dan bagaimana dampak yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pencl\\Thn. kualitatif dengan
pendekatan studi kasus, adapun teknik pengumpulan data adalah dengan studi
kepustakaan dan analisis dokumen terkait, observasi serta wawancara tidak terstruktur
sebagai konfirmasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun diskresi kebijakan publik yang
dilaksanakan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam penyelamatan
Bank Century telah dilaksanakan dengan tepat dengan kata lain telah memenuhi kriteria
Extraordinary freies ermessen, Prasyarat Kondisional dan Syarat Umum Produk
Tindakan Diskresi yang merupakan pedoman yang hams dipenuhi oleh suatu tindakan
diskresi berdasarkan Kerangka Umum Diskresi yang telah ditetapkan dalam Kerangka
Umum Hukum Administrasi Negara (KUHAN) tetap saja menimbulkan masalah
disebabkan di Indonesia seringkali akuntabilitas dalam ~~ilan kebijakan
mengutamakan audit fmansial atau audit keuangan dan kegiatan bukannya audit
kebijakan. Oleh karena itu, Dalam situasi menghadapi krisis di sektor keuangan yang
membutuhkan respon cepat selain harus terpenuhinya Prasyamt Koadisional dan Syarat
Umum Produk Tindakan Diskresi juga harus menyertakan basil analisis kebijakan yang
ditandatangani secara resmi dan terdokumentasi sebagai akuntabilitas kebijakan oleh para
pemangku kebijakan Sehingga diskresi kebijakan dapat lebih efektif dan dapat
dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

352.3 Moc d/R.17.179

Publisher

Bandung : Magister Ilmu Sosial Dan Politik., 2015

Collation

v,; 213 hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

352.3

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

2015

Subject(s)

-

Specific Detail Info

Tesis

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment