IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN SOURCE SOFTWARE DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

---

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan
masyarakat tidak akan terhindarkan dalam kehidupan saat ini. Teknologi informasi
merupakan sarana dalam mempermudah pekerjaan sehingga mampu mendorong
kemampuan berkomunikasi antar pribadi, kelompok dan negara serta mampu
meningkatkan perekonomian. Dalam mengadopsi atau menggunakan teknologi
tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan
permasalahan yang akan mengganggu hak orang lain. Indonesia merupakan
negara yang termasuk dalam daftar 10 besar di dunia dan tertinggi di antara
negara-negara di Asia Tenggara.

Untuk menjawab permasalahan bidang teknologi informasi dalam
implementasi kebijakan open source software, Kementerian Riset dan Teknologi
melakukan diseminasi ke beberapa lokasi yaitu pemerintah daerah, perguruan
tinggi dan usaha kecil menengah untuk mendorong kemandirian bangsa. Adapun
teori yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah teori Donald S. Van Meter
dan Carl E. Van Horn dengan variabel ukurnya adalah ukuran-ukuran dasar dan
tujuan-tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik badan-badan pelaksana,
komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, kondisi lingkungan
ekonomi, sosial dan politik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses
implementasi dan dampak kebijakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri.
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang
berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan open source
software Kementerian Riset dan Teknologi, baik yang ditemukan di lapangan,
maupun yang dianalisis dengan data sekunder, sedangkan untuk teknik
pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara mendalam dan studi
dokumentasi.

Hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa implementasi kebijakan
open source software Kementerian Riset dan Teknologi belum mampu
mendorong secara penuh dalam kemandirian bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi. Hal ini karena belum adanya unsur insentif yang cukup, kematangan
teknologi serta keterpaduan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan
kebijakan yang jelas, sumberdaya, karakteristik badan-badan pelaksana,
komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, kondisi lingkungan
ekonomi, sosial dan politik.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

351 Har i/R.17.304.1

Publisher

Bandung : Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD., 2016

Collation

xv,;254 hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

351 Har i

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment