EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

---

Penelitian ini berangkat dari masalah penelitian yang dinyatakan dalam
bentuk state men pertanyaan 'Bagaimana evaluasi program PNPM MP dt Kota
Bandar Lampung? '.

Metode merupakan alat penelitian. Pemilihan metode didasarkan
pertimbangan, yaitu (1) apa yang ingin dicari (obyek kajian); dan (2) apa yang
ingin diketahui (rumusan masalah yang diteliti). Sesuai dengan kedua
pertimbangan itu, maka penelitian ini menggunakan metode kualitaiif

Hasil penelitian menemukan jawaban bahwa dokumen program dart
pemerintah pusat menyatakan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran
program ini, tetapi ist program di level kota tidak menyentuh kebutuhan
(masalah) masyarakat miskin atau dengan kata lain terjadi salah sasaran.
Masalah formal, program dan organisasi pelaksana program tidak berkesesuaian
dengan masalah substantif yang dialami masyarakat miskin di kota ini.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa program PNPM MP Kota
Bandar Lampung tidak fisibel. Penyebabnya adalah: (1) Ketersediaan data dan
managemen data base be/um memadai; (2) Identifikasi masalah belum
menggunakan analisis holistik: Masalah dan target group ditentukan atas dasar
prinsip pemerataan dana dan program pada masing-masing kecamatan dan
kelurahan; (3) Keterlambatan dan keterbatasan waktu survey TKPKD dan
TKMPKD Provinsi Lampung; (4) Program dihasilkan dengan cara
mendistribusikan angket sebagai penjabaran sempit is; program yang tertuang
dalam dokumen pemerintah pusat, yaitu persoalan infrastruktur fisik yang tidak
mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan pemberdayaan
masyarakat miskin. Berdasarkan kajian impact point analysis, program seperti
ini hanya memberi kontribusi 1.6% jika program ini berhasil dilaksanakan; (5)
Tindakan antisipatif, modifikasi dan monitoring program hanya ditujukan pada:
(a) administrasi dan manojemen program dan (b) kemajuanfisik dan penyerapan
anggaran; (6) Sebagai organisasi pelaksana program, LKM dan KSM masih
bersifat elitis (representasi elit masyarakat) dan top down . (proses dan
mekanisme pembentukannya}; dan (7) Terikat aturan lembaga donor (World
Bank dan Islamic Development Bank) dan aturan dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak bisa lebih leluasa menentukan pilihan
program sesuai dengan local specific mengenai masyarakat miskin di daerahnya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memperkuat teori yang
dikemukakan oleh Rossi. Rumusan konsep baru dinyatakan da/am bentuk
proposisi "Keberhasilan evaluasl program ditentukan oleh rumusan program
dan organisasi pelaksana''.

---

Availability @Perpustakaan Pusat

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

320 Dua e/R.17.193

Publisher

Bandung : PROGRAM PASCASARJANA UNPAD., 2012

Collation

xvi,;254 hlm,;29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

320 Dua e

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

-

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment